Berita Kotabaru

Pengelolaan Parkir, Nurviza Sebut Sudah Pakai Perbup

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kotabaru Nurviza menegaskan sejak 2017 pihaknya sudah membuat peraturan

Pengelolaan Parkir,  Nurviza Sebut Sudah Pakai Perbup
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Seorang petugas Dinas Perhubungan memperlihatkan tarif retribusi parkir sementara untuk bahan sosialisasi sebelum adanya karcis dikeluarkan instansi terkait 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kotabaru Nurviza menegaskan sejak 2017 pihaknya sudah membuat peraturan bupati (Perbup) terkait pengelolaan parkir di jalan umum di wilayah Kotabaru.

Nurviza juga mengakui, sejak 2017 sudah menyetop atau tidak lagi melelangkan/memborongkan pengelolaan parkir kepada pihak kedua, karena tidak diatur dalam peraturan daerah (Perda) nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi umum.

"Ya kami juga sudah mencabut perjanjian kerja bersama (PKS) dengan pihak kedua. Intinya mulai 2017 kami tidak lagi melelang/memborongkan terkait pengelolaan parkir," jelas Nurviza didampingi stafnya kepada banjarmasinpost.co.id, Senin (2/4/2018).

Baca: Syahrini: Mudah-mudahan Kehadiran Saya Bisa Menolong Korban First Travel

Hanya saja, kata Nurviza, pihaknya dalam hal pengelolaan atau pengaturan parkir di jalan umum, tidak bisa langsung menerjunkan staf di instansinya seperti dijelaskan dalam peraturan daerah karena keterbatasan tenaga.

Pengelolaan parkir tetap memberdayakan pengelola yang masih ingin berminat mengelola, dengan kewajiban menyetorkan 30 persen atau lebih kurang Rp 300 ribu perbulan dari penghasilan ke Dinas Perhubungan.

Baca: Duh! Kaca Spion Mobil Syahrini Sampai Patah saat Menuju Pengadilan Negeri Depok

"Tidak diborongkan lagi. Pengelola bersedia hanya dibuatkan surat tugas sekaligus bentuk perjanjian menyetorkan 30 persen dari pendapatan. Ini fungsinya untuk mengikat kewajiban mereka saja," ucapnya.

Ditambahkan Nurviza lokasi parkir di jalan umum di bawah pengawasan Dinas Perhubungan, tersebar di 33 titik. Tidak termasuk area parkir khusus seperti kompleks pasar kemakmuran, siringlaut dan rumah sakit.

Baca: Masih Ingat Bripka SP yang Bawa Lari Tahanan Narkoba? Begini Perkembangan Kasusnya

Kendati demikian, tidak termasuk lokasi parkir khusus. Dinas Perhubungan masih bisa mencapai target pendapatan asli daerah (PAD), bahkan melebihi dari target.

"Tahun lalu target Rp 110 juta, pendapatan Rp 160 juta. Tahun ini target dinaikan Rp 170 jutaan," ucapnya.

Disinggung masih adanya juru parkir tidak menggunakan karcis yang sudah diporporasi sebagai alat sah transaksi jasa perparkiran, Nurviza menyebutkan karena instansi belum mencetak.

"Untuk sementara kami membuat plang tarif. Untuk roda dua Rp 1.000, Rp 2.000 mobil, dan untuk truk dan sejenisnya Rp 5.000," pungkasnya.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved