Penegakkan UU Narkotika

Apa Alasan Kemendagri Menolak Raperda Pencegahan Napza?

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan Perda Nomor 16 tahun 2012 tentang pencegahan napza

Apa Alasan Kemendagri Menolak Raperda Pencegahan Napza?
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan Perda Nomor 16 tahun 2012 tentang pencegahan napza sempat tidak direstui oleh Kemendagri.

Para wakil rakyat di Rumah Banjar pun harus melakukan revisi membuat payung hukum penanganan obat terlarang zenit.

Karena peredarannya di Kalsel memprihatinkan.

Baca: Puisi Sukmawati Soekarnoputri Dibalas Felix Siauw Bandingkan Konde dan Cadar Adalah Menggelikan

Baca: Puisi Sukmawati Soekarnoputri Dijawab Kartika Putri, Jika Tidak Tahu Lebih Baik Diam

Baca: Isi Lengkap Puisi Sukmawati Soekarnoputri yang Disebut Mengandung SARA, Singgung Cadar dan Adzan

Ilham Noor, Ketua Pansus Raperda pencegahan napza, mengaku meski sudah melakukan perubahan judul rancangan, Kemendagri tetap menolak memberi ‘restu’, dengan alasan kewenangan penanganan narkoba dan zat adiktif kewenangan absolut dimiliki pemerintah pusat, yakni sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Mereka akan meminta bantuan DPR RI di Senayan untuk membuat regulasi baru pemberantasan zat adiktif seperti zenit atau carnopen.

“Kemarin ketika ke kemendagri, setelah adanya masukan seperti itu dari kemendagri, maka ada sebagian rekan-rekan di dewan mengusulkan untuk dibuat payung hukum tersendiri yang baru melalui DPR RI. Soalnya kalau spesifik untuk zak adiktif masih belum ada UUnya, dan ini masih kami coba jajal,” ucap Ilham Noor.

Maraknya penyalahgunaan obat bebas terbatas yang disalahgunakan semisal obat daftar G yang beredar di masyarakat, membuat anggota legislatif di DPRD Kalsel memasukannya dalam perda agar pelanggaran itu diberikan sanksi hukum yang memadai.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help