Tajuk

Demo Besar-besar Pengusaha Konter Seluler : Simalakama Peraturan Simcard

Demo besar-besaran dilakukan pengusaha konter pulsa sejumlah daerah, tak terkecuali di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (1/4).

Demo Besar-besar Pengusaha Konter Seluler : Simalakama Peraturan Simcard
Demo penjual kartu SIM di DPRD Kalsel Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Demo besar-besaran dilakukan pengusaha konter pulsa sejumlah daerah, tak terkecuali di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (1/4). Ratusan pengusaha konter pulsa mendatangi kantor DPRD Kalsel menyampaikan aspirasi.

Mereka berharap aspirasi didengar pemerintah pusat. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap diabaikannya aspirasi para pengusaha konter pulsa yang menuntut dihapuskannya aturan 1 NIK 3 kartu SIM atau simcard.

Seperti diketahui, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Permen Kominfo tersebut mengatur kebijakan 1 orang dengan NIK E-KTP hanya boleh mempunyai 3 simcard.

Kemenkominfo mewajibkan masyarakat meregistrasi simcard prabayarnya sejak Oktober 2017. Disatu sisi, seperti disampaikan pemerintah, kebijakan ini memiliki tujuan mulia untuk mencegah penyalahgunaan nomor. Kebijakan ini antara lain sebagai respons dari maraknya kasus penipuan atau kejahatan lainnya menggunakan nomor telepon selular yang sangat mudah diperjualbelikan dan murah.

Namun bak buah simalakama, kebijakan ini ternyata menimbulkan dampak kerugian tidak sedikit. Pengusaha konter pulsa adalah salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan ini. Eksistensi pedagang dalam industri selular diyakini dapat terganggu, bahkan terancam hilang. Pelaku UMKM khususnya di kota-kota kecil yang biasa jual pulsa dan kartu seluler paling terimbas. Omzet mereka pun terus tergerus setelah diterbitkannya kebijakan ini.

Pemilik konter pulsa pun hanya bisa melayani pembelian pulsa atau paket data regular yang relatif lebih mahal, sehingga pelanggan berpikir ulang untuk sering-sering membeli paket data.

Di sisi lain, masyarakat juga mengkhawatirkan keamanan data diri mereka khususnya NIK dan KK yang sudah disetorkan saat mendaftarkan simcard ponselnya. Lantas, apakah dengan adanya demo itu pemerintah harus mencabut kembali kebijakannya?

Sesuai dengan tujuan diterbitkannya peraturan itu, sebenarnya masyarakatlah yang ingin dilindungi pemerintah dari ulah tidak bertanggung jawab oknum tertentu. Namun dampak kebijakan ini terhadap masyarakat pelaku bisnis terkait harus pula menjadi perhatian.

Alternatif solusinya bisa dengan menetapkan tarif tertinggi (HET) bagi layanan data dan pulsa. Alasannya, kecenderungan masyarakat bongkar pasang simcard baru karena ingin tarif termurah.

Dengan demikian, omzet pengusaha konter pulsa tetap stabil dengan menjual paket data dan pulsa harga bersahabat. Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan stimulus dalam bentuk kebijakan bagi pengusaha operator selular agar dapat terus meningkatkan pelayanannya dan menjual produk dengan harga lebih murah kepada masyarakat. (*)

Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved