Seputar Kalteng

Imbas Larangan Oleh Jokowi, Petani Ladang Berpindah di Kapuas Kehilangan Pekerjaan

Larangan pemerintah membakar hutan dan lahan yang diberlakukan dua tahun yang lalu oleh Presiden RI Joko Widodo

Imbas Larangan Oleh Jokowi, Petani Ladang Berpindah di Kapuas Kehilangan Pekerjaan
TRIBUNKALTENG.com/jumadi
Kepala Desa Lawang Tamang, Pancar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Larangan pemerintah membakar hutan dan lahan yang diberlakukan dua tahun yang lalu oleh Presiden RI Joko Widodo, membuat masyarakat petani berpindah-pindah, tepatnya di Desa Lawang Tamang, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Kalteng menjadi pengangguran alias kehilangan pekerjaannya.

Keterangan itu disampaikan Kepala Desa Lawang Tamang, Kecamatan Kapuas Hulu, Pancar, kepada anggota DPR RI H Hamdhani, sekaligus di depan puluhan anggota kelompok tani yang hadir dalam pembagian akat pertanian, di halaman Dinas Pertanian, Kabupaten Kapuas, Jalan Pemuda Kota Kualakapuas, Rabu (4/4/2018).

Baca: Isi Lengkap Puisi Sukmawati Soekarnoputri yang Disebut Mengandung SARA, Singgung Cadar dan Adzan

Baca: Hiii, Rumah Raditya Dika Ada Hantunya! Simak 5 Kejadian Aneh Hingga Penampakan Kuntilanak

Kades Lawang Tamang ini berharap bagaimana pemerintah memberikan solusi, sehingga warganya bisa bekerja seperti biasa.

"Kebiasaan sebagai petani ladang berpindah-pindah ini sudah lama dilakukan oleh puluhan warga Desa Lawang Tamang. Sehingga saya juga harus menanyakan ini kepada Bapak H Hamdhani selaku anggota DPR RI perwakilan Kalteng,"ungkap Pancar.

Dengan adanya larangan yang dipasang melalui spanduk di beberapa tempat, maka dirinya banyak menerima surat "Cinta" dari beberapa petani ladang berpindah.

Isi surat "Cinta" itu antara lain berisi kalau dilarang membakar lahan untuk bertani, maka dari mana warga mendapatkan hasil untuk makan anak dan istri setiap hari.

H Hamdhani menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari Kades Lawang Tamang bahwa untuk larangan membakar hutan dan lahan adalah perintah dari Presiden Joko Widodo.

Bahkan, katanya dari tingkatan atas, seperti panglima, komandan korem, komandan kodim spai danramil diwanti-wanti jangan sampai ada kecolongan ada warga yang membakar hutan atau lahan.

"Taruhannya adalah jabatan mereka dicopot," terang Hamdhani. (BANJARMASINPOST.co.id/jumadi)

Penulis: Jumadi
Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved