Tajuk

Alternatif Bahan Bakar

Sejumlah SPBU pun mengakui bahwa jatah pasokan premium dari PT Pertamina berkurang.

Alternatif Bahan Bakar
BANJARMASINPOST.co.id/hasby
SPBU Kayu Tangi Banjarmasin. Foto diambil Jumat (6/4/2018) 

DALAM beberapa minggu terakhir, sejumlah SPBU di Banjarmasin dan sekitarnya memasang pemberitahuan bahwa premium habis. Konsumen pun dibuat kebingungan dengan sedikitnya pasokan premium ini.

Sejumlah SPBU pun mengakui bahwa jatah pasokan premium dari PT Pertamina berkurang. Dari sebelumnya bisa mendapat kiriman 3 tangki, kini hanya satu tangki per hari. Itupun hanya berlangsung selama lima hari per minggunya.

Alternatif bagi masyarakat pun sudah disediakan PT Pertamina, yaitu pertalite dan pertamax. Konsumen bisa mengisi kendaraannya dengan bahan bakar nonsubsidi tersebut, yang jelas memiliki harga lebih mahal dari premium bersubsidi. Apalagi pertalite barus saja naik Rp 200 per liter.

Nah, masalah kemudian muncul. Selain harus membeli bahan bakar yang jelas lebih mahal, kehadiran pertalite dinilai juga menjadi jebakan bagi konsumen. Masyarakat ‘dipaksa’ untuk beralih ke pertalite, sementara premium yang masih menjadi konsumsi utama justru sulit didapatkan.

Praktiknya bahan bakar bersubsidi yaitu premium terus menerus dikurangi pasokannya. Mengenai manajemen pengelolaan bahan bakar, sebenarnya pemerintah juga memiliki terobosan yang tidak boleh dinafikan juga, yaitu kebijakan satu harga untuk premium dan solar di Papua. Dari harga premium yang dulunya per liter bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu, saat ini acuannya mengikuti harga dari Pertamina Rp 6.450 per liter. Kini warga Papua pun bisa menikmati harga premium sama dengan di Jawa.

Tapi itu hanya menjadi satu bagian yang juga memiliki konsekwensi biaya subsidi distribusi yang tak kalah tinggi.

Kembali pada kelangkaan premium, bila PT Pertamina memang menetapkan kebijakan agar konsumen mengalihkan konsumsi ke Pertalite, kewajiban untuk menyalurkan Premium jangan sampai terabaikan. Upaya untuk menjual Pertalite mesti memakai cara yang lebih elegan dan dapat diterima, agar masyarakat mengalihkan pola konsumsi secara sukarela. Bukan dengan cara mengosongkan pasokan premium yang seperti menjadi jalan pintas.

Sebagaimana teguran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada pihak PT Pertamina (Persero) terkait dengan kelangkaan premium di sejumlah daerah. Menurut Jonan di Perpres 191 Tahun 2014 itu Pertamina mendapat penugasan menyalurkan 7,5 juta kilo liter setahun. Terutama yang di luar Jamali (Jawa, Madura, Bali). Dan kalau yang di Jawa itu sudah ditambah margin Rp 100 per liter untuk penyaluran premium oleh Pertamina. Jadi, tak ada alasan bagi Pertamina mengurangi pasokan premium.

Masalah kelangkaan premium memang bisa berimplikasi luas, tak hanya ekonomi namun juga politik. Tak lupa, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, alangkah baiknya bila PT Pertamina bisa bertindak cepat, berembug dengan pemerintah, termasuk membahas kuota ideal pengurangan kuota premium dari kuota premium tahun lalu yang mencapai 12,5 juta KL, menjadi 7,5 KL. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help