Opini Publik

Lemahnya Transparansi Dana Partai Politik

Tentunya dari kemenangan di tiga kota besar itu nantinya parpol memiliki kedudukan dan peran penting sebagai organ strategis

Lemahnya Transparansi Dana Partai Politik
wartakota
Tinta Pemilu saat pencoblosan 

Oleh: Darul Huda Mustaqim SH

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi And Good Governance ULM
Lawyer DHM dan Partner

KENTAL sangat terasa tahun politik 2018 yang akan dimulai dengan pertarungan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 171 daerah di Tanah Air tepatnya pada 27 Juni 2018 mendatang yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk menentukan hak pilihnya sesuai dengan ruang lingkup daerahnya masing-masing. Namun tahapan menjelang pemilihan itu sudah berangsur sejak awal 2018 kemarin, masing-masing partai politik (parpol) telah menyusun strategi dengan segala macam grand desain yang akan diaktualisasikan dengan cara yang berbeda-beda. Pilkada serentak kali ini akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya karena akan diikuti oleh 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang dipanaskan dengan adanya Pilkada di tiga kota besar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sontak mengundang partai politik untuk berpikir keras mengusung para calonnya untuk memenangkan Pilkada di tiga kota besar tersebut.

Tentunya dari kemenangan di tiga kota besar itu nantinya parpol memiliki kedudukan dan peran penting sebagai organ strategis satu-satunya terhadap konstelasi politik pada 2019 yang nantinya akan dilakukan pemilihan serentak untuk calon legislatif dan mengusulkan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 6A ayat 2 UUD NRI 1945). Pasalnya setengah dari penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga membuat parpol sebagai pengusung calon harus berpikir keras mengatur strategi dengan membentuk tim mereka masing-masing dalam mencapai kemenangan dan sebagai pertahanannya, mereka harus menyiapkan “peluru” untuk sebuah persiapan menghadapi tahun politik di 2019 yang akan datang.

Adanya kemunculan “mahar politik” dalam Pilkada serentak ini bisa dikatakan sebagai salah satu strategi parpol untuk mendapatkan sumber pendanaannya. Pengelolaan dana parpol sudah menjadi sorotan pascaberbagai macam persoalan muncul di permukaan, seperti isu yang membelit Oesman Sapta Odang dan La Nyalla beberapa waktu lalu.

Isu Mahar Politik
Masalah isu mahar politik tentunya tak bisa lepas dari terbatasnya sumber pendanaan parpol dan transparansi dana partai yang masih belum bisa dikelola dengan baik. Parahnya, muncul tudingan adanya oknum partai yang memanfaatkan isu mahar politik ini untuk kepentingan pribadi. Lemahnya keterbukaan anggaran parpol juga menyebabkan banyak kader dan pengurus parpol tidak mengetahui detail keuangan partai sehingga menimbulkan dampak buruk bagi parpol itu sendiri. Salah satu bentuk dimensi parpol berjalan dengan baik adalah dengan adanya keterbukaan dana parpol yang transparansi dan akuntabel.

Dalam mengatasi adanya mahar politik dan penyelewengan dana parpol, kader parpol atau masyarakat bisa melaporkan dugaan penyelewengan ini kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 47 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan bahwa parpol atau gabungan parpol yang menerima imbalan serta setiap orang yang memberi imbalan akan dijatuhi ancaman yang cukup berat yakni bila terbukti maka pencalonannya akan dibatalkan dan yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama (pasal 47 ayat 2).

Bahkan tak hanya sanksi administratif, oknum di parpol yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana yang mana diatur dalam pasal 187 b UU 10/2016. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 72 bulan dan denda 300 juta. Begitu juga terhadap setiap orang yang memberi mahar politik bisa terancam terkena sanksi pidana yang mana diatur dalam Pasal 187 c UU 10/2016 dengan ancaman penjara paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit 300 juta.

Namun pada penerapannya, sangat jarang bahkan dapat dikatakan tidak mungkin ada laporan terhadap si pemberi maupun penerima terkait dugaan penyelewengan ini karena akan sangat berakibat terhadap dirinya sendiri atau bisa disebut “Bunuh diri”. Sulitnya lagi adalah bagaimana mekanisme pemidanaan yang butuh pembuktian materil, apakah benar terjadi mahar politik? Apakah benar memberi imbalan? Sudah diterima (imbalan) belum? dan belum lagi proses persidangan yang cukup memakan waktu panjang karena pembuktian harus adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Walau terbukti sekalipun masih banyak dalih yang bisa menyebutkan dana mahar politik tersebut bukan merupakan imbalan dalam mengusung calon melainkan sebagai biaya saksi atau operational pemenangan lainnya. Padahal yang perlu menjadi catatan adalah pemberian imbalan dalam proses pencalonan berbeda dengan biaya saksi atau biaya operasional pemenangan lainnya. Biaya saksi dibicarakan setelah ada penetapan pasangan calon, sementara mahar politik dibicarakan sebelum parpol mendaftarkan calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perlu Ketegasan Regulasi
Sulitnya mengungkap mahar politik ini penyebabnya adalah masih banyak anggota parpol yang tidak akan melaporkan dugaan penyelewengan ini tentunya disebabkan karena banyak pengurus parpol di daerah yang belum mengerti terkait aspek-aspek tata kelola keuangan dan segala akibatnya serta memang enggan melapor karena takut akan menjadi “Senjata makan tuan”. Selain itu, proses pengadilan yang sebagian orang tidak ingin memprosesnya karena perlu waktu yang lama juga menghambat terungkapnya mahar politik. Karena pembuktian adanya penyelewengan tersebut harus didasarkan oleh adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam 2 hal tersebut jelas menggambarkan bahwa mengungkap mahar politik sangat sulit dan aturan yang menjeratnya bagai fatamorgana yang ada namun tidak akan bisa dilakukan jerat hukum karena mendeteksi transaksinya sangat sulit dalam pembuktian.

Dalam gambaran tersebut, perlu adanya ketegasan regulasi dalam menjerat setiap penyelewengan dana mahar politik yang tentu dari awal sudah bisa dideteksi maksud dan tujuan si pemberi kepada penerima. Itu agar peta demokrasi kita bisa lebih “fair” dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di parlemen serta harapan besar kita adalah adanya partai politik yang transparan dan akuntabel terhadap dana papol mereka kepada pengurus parpol maupun keterbukaan di masyarakat serta adanya rekrutment yang baik dalam pengkaderan masing-masing parpol. Tujuannya untuk menumbuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam menjadikan elite-elite politik yang berintegritas. Serta tak kalah penting dalam perumusan calon kepala daerah tentunya harus selektif mungkin untuk memilih calon unggul, berkepribadian baik, track record yang jelas serta jauh dari unsur gratifikasi atau pemberian iming-iming harta benda dan lain sebagainya yang nantinya akan menjadi corong pangkal perilaku koruptif dalam menjalankan proses pemerintahan ketika terpilih nantinya.(*)

Penulis: BPost Online
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved