Berita Kotabaru

Belum Dapat Respon Positif dari Pusat, Bagaimana Nasib Proyek Pembangunan Jembatan Pulaulaut?

Proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan ke Kabupaten Tanahbumbu dan Kotabaru masih gantung.

Belum Dapat Respon Positif dari Pusat, Bagaimana Nasib Proyek Pembangunan Jembatan Pulaulaut?
BPost Cetak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Proyek pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan ke Kabupaten Tanahbumbu dan Kotabaru masih gantung.

Karenanya adalah belum mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemprov masih tetap komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang bersumber dari dana APBD tersebut.

Baca: Berani Jelek-jelekan Vladimir Putin Lalu Sindir Fadli Zon, Ternyata Ini Pendidikan Tsamara Amany

Hingga kini masih belum ada kejelasan hasil kajian dari komisi keselamatan jembatan panjang, terkait rencana pembangunan jembatan pulaulaut padahal pemprov sudah menyelesaikan Detail Design Engginering (DED).

Kepala Dinas PUPR Kalsel, Achmad Sofiani beralasan belum adanya hasil kajian itu karena besarnya biaya pembangunan jembatan.

Baca: Ayo Tebak? Siapa Artis Cantik yang Hijab Ini, Lama Lo Nggak Terdengar Sepakterjangnya

Sementara APBN tersedot untuk penyelesaian pembangunan jalan Trans Kalimantan.

"Kita masih tetap komitmen. Kami masih sembari menunggu rekomendasi dari komisi keselamatan jembatan bentang panjang, yang menjadi syarat untuk mengajukan dana APBN," kata Achmad Sofiani.

Dalam kajian itu, sambung dia memang memerlukan waktu yang tidak sedikit.

Baca: Jangan Salah Pakai! Inilah Ayat Penglaris Dagangan Cara Islam yang Jarang Diamalkan Pedagang

Karena tim itu mengunpulkan dari ahli dan profesional yang melibatkan profesor profesor.

Di kesempatan lain Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Supian HK menjamin legislatif tetap mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur pendukung.

"Kami terus dukung untuk pembangunan itu. Karena masih menunggu komisi jembatan panjang dulu," kata Supian HK.

Diketahui, pembangunan jembatan selat pulau laut Kotabaru itu diusulkan mencapai Rp3,6Triliun. Di mana penganggaran melalui dana sharing, APBD Pemprov, Pemkab Kotabaru dan Tanbu serta pemerintah pusat dalam hal ini APBN.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved