Berita HSU

AKP Sapari Jelaskan Perubahan Golongan Narkotika, Permenkes No 7 Tahun 2018 Belum Bisa Diterapkan

Kasat Narkoba Polres HSU AKP Sapari dalam paparannya menjelaskan berbagai macam jenis narkoba beserta dengan penanganan hukumnya.

AKP Sapari Jelaskan Perubahan Golongan Narkotika, Permenkes No 7 Tahun 2018 Belum Bisa Diterapkan
banjarmasinpost.co.id/reni kurniawati
Sosialisasi perubahan golongan narkotika sesuai Permenkes RI Nonor 7 Tahun 2018 oleh jajaran Polres HSU di Amuntai 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Perubahan penggolongan narkotika pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 saat ini terus menjadi sorotan. Karenanya Polres HSU memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari seluruh lapisan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres HSU AKBP Agus Sudaryatno SIK MH. 

Kegiatan sosialisasi juga menggandeng Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang dilaksanakan di Aula Mapolres HSU, Kamis (12/04/2018). Kasat Narkoba Polres HSU AKP Sapari dalam paparannya menjelaskan berbagai macam jenis narkoba beserta dengan penanganan hukumnya.

Tentang diterbitkannya Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di antaranya adalah Karisoprodol dimasukkan dalam narkotika belum bisa dilaksanakan sebagai tindak lanjut pidana Narkotika UU no 35 Tahun 2009.

“Belum bisa diterapkan karena Karisoprodol yang terkandung dalam zenith atau carnophen kandungannya bervariasi, selain karisoprodol mengandung juga paracetamol dan caffeine,” ungkapnya.

Baca: Live SCTV Malam Ini! Jadwal dan Prediksi CSKA Moskva vs Arsenal, Wenger Ogah Senasib Barcelona

Alasan lain adalah uji laboratorium dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama ini hanya untuk mengetahui kandungan dari karisoprodolnya dan untuk mengetahui kadar berat dalam zenith atau carnophen diperlukan waktu yang lama.

“Sedangkan dalam penyidikan SPDP dalam waktu tujuh hari harus segera dikirim dan BPOM belum siap menerapkan Permenkes RI No 7 Tahun 2018 tersebut,” ungkapnya.

Sehingga saat ini penyidikan tentang kasus Karisoprodol tersebut digunakan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sambil menunggu petunjuk teknis dari Mabes Polri dan Instansi terkait. Hal ini merupakan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan di Polda Kalsel yang dipimpin oleh Dirresnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Muhammad Firman SIK MSi.

Baca: Live SCTV Malam Ini! Jadwal dan Prediksi CSKA Moskva vs Arsenal, Wenger Ogah Senasib Barcelona

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kajati Kalsel, Kajari Kalsel, BNNP Kalsel, BPOM  Kalsel, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Kabid Dokkes Polda Kalsel, Kabid Kum Polda Kalsel, Para KAbag dan KAsubdit Ditresnarkoba Polda Kalsel, Kasat Narkoba Res Banjarbaru, Banjar dan Batola.

Dalam kegiatan sosialisasi ini mengundang Persatuan Kepala Desa Se Kabupaten HSU, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Pengguna obat terlarang yang paling dibutuhkan adalah rehabilitasi. Hal ini disampaikan dokter spesialis Jiwa RSUD Pembalah Batung Sati Raja Sitanggang yang juga menyampaikan pemaparan mengenai dampak dari narkotika dalam kesehatan fisik dan mental.

"Penanganan bagi para pecandu narkoba adalah rehabilitasi yang dibantu dengan kesadaran pelaku, RSUD Pembalah Batung saat ini juga menerima rehabilitasi dan gratis bagi pemilik KSA dan BPJS,” ungkapnya. (nia)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved