Sekda Banjarmasin Dinonaktifkan

Dinonaktifkan Sebagai Sekda, Ini yang Diinginkan Hamli dari PNS Pemko Banjarmasin

Hamli Kursani, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin yang dinonaktifkan oleh Wali Kota Ibnu Sina,

Dinonaktifkan Sebagai Sekda, Ini yang Diinginkan Hamli dari PNS Pemko Banjarmasin
BANJARMASINPOST.co.id/edi nugroho
Hamli Kursani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hamli Kursani, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin yang dinonaktifkan oleh Wali Kota Ibnu Sina, untuk menjalani pemeriksan interdisipliner oleh Inpektoriat Daerah, mengingikan semua aparatul sipil negara (ASN) atau PNS di kota ini tetap kompak dan tidak terpecah belah.

"Saya ini sekda, ibaratnya panglima ASN di Kota Banjarmasin. Jika saya dinonaktifkan, saya kembali mengharapkan PNS tetap semangat melayani masyarakat dan tidak terpecah belah. Tidak usah mendukung ini, mendukung itu. Ini urusan saya dengan pimpinan. Biar saya yang menyelesaikan," kata Hamli, Kamis (12/4/2018).

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin H James Fudhoil Yamin SH MH, memastikan pemeriksaaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Hamli Kursani, minggu depan.

Baca: Hasil Liga Champion, Gol Ronaldo Loloskan Real Madrid Benamkan Juventus

Baca: Madrid Vs Juventus, Legenda Paraguay Chilavert Sebut Juve Kalah karena Mafia di Liga Champion

"Ya kita akan memeriksa Pak Hamli minggu depan," kata Fudhoil.

Menurut Fudhoil, pemeriksaaan Hamli itu akan memakai azas praduga tak bersalah.

Penonaktifan sementara sebagai sekda itu akan diperiksa sesuai mekanisme dan SOP.

Ada dua awal yang ditangkap dalam kasus Pak Hamli tersebut, yakni Wali Kota tak mau gegabah dalam mengambil keputusan dan sangat berhati-hati.

"Kedua persoalan penonaktifan ini sangat sensitif sehingga langkah Pemko pun harus sangat hati-hati," tegas Fudhoil.

Baca: Sekda Hamli Kursani Resmi Dicopot, Wali Kota Banjarmasin Pilih Diam

Pihaknya tak ingin berprasangka dan mengambil mentah-mentah dari isu juga desas-desus yang beredar karena semua proses pemeriksaan Pak Hamli itu harus sesuai koridor hukum.

Penonkatifkan sementara Hamli dari jabatan Sekda ini mempunyai tujuan agar pemeriksaaan Halmi itu tidak terkendala rasa sungkan dan ewuh pekewuh.
Penonaktifan Hamli merupakan bentuk penghormatan kepada yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi di pemko.

Menurutnya, tertuang dalam UU No 8/2015 tentang Pilkada Pasal 162, kepala daerah tidak boleh mengganti pejabat selama enam bulan setelah dilantik.

Nah, pasal ini jangan dipahami satu pasal saja karena ada pasal berikutnya menyatakan kecuali pejabat melukan kanggaran peundang- undang dan tidak memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. (BANJARMASINPOST.co.id/edi nugoroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help