Kampanye Jelang Pilkada 2018

Sanksi Ini Akan Diberikan ke Paslon Bila Tim Sukses Tak Laksanakan Aturan LPSDK

MESKI baru melaporkan dana awal ke KPU kabupaten masing-masing, hingga kemarin belum ditemukan pelanggaran terkait dana kampanye

Sanksi Ini Akan Diberikan ke Paslon Bila Tim Sukses Tak Laksanakan Aturan LPSDK
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - MESKI baru melaporkan dana awal ke KPU kabupaten masing-masing, hingga kemarin belum ditemukan pelanggaran terkait dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing calon peserta Pilkada di Tapin, HSS, Tanahlaut, dan Tabalong.

Seperti di HSS, Kata Syaiful Rahman, Ketua Panwaslu setempat, hasil pantauan pihaknya terhadap dana kampanye paslon sampai saat ini tidak ditemukan dugaan pelanggaran terhadap PKPU No 5/2017.

"Artinya masih berjalan sesuai aturan. Tidak ditemukan sumbangan-sumbangan dari pihak yang dilarang sesuai aturan. Namun kami terus mengawasinya. Sumbangan, laporan dan penggunaan dana kampanye akan terus kami awasi," ujarnya.

Baca: Wow, Tiket Ketemu Lucinta Luna Capai Rp 5 Juta, Acaranya di Samarinda! Ada yang Berminat?

Hal yang juga disuarakan Gunawan Rahyu, anggota Panwaslu Tanah Laut yang mengaku pengawasan atas laporan keuangan pada 20 April 2018.

Gunawan mengaku sudah melayangkan surat imbauan kepada tim sukses paslon agar menyampaikan LPSDK sebelum batas waktu yang dijadwalkan.

"Jika aturan LPSDK tidak dilaksanakan tim sukses paslon, akan berdampak terhadap paslon. Bisa status paslon digugurkan sebagai peserta," tegasnya.

Baca: Di Brownis Ayu Ting Ting Cs, Cita Citata dan Nafa Urbach Ungkap Settingan Acara Hotman Paris Ini

Terpisah, Iwan Setiawan, Ketua Bawaslu Kalsel, akan melakukan monitor pengawasan dan pengawalan terhadap alur dana kampaye di HSS, Tabalong, Tapin, dan Tanah Laut.

"Pengawasan dana kampaye itu ada tahapannya, dan setiap tahapan kita awasi dan terus ikuti,” kata dia.

Kata Iwan, Fokus pengawasan Bawaslu ada beberapa hal. Pertama, di eekening khusus dana kampanye (RKDK), laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), sumber dana sumbangan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), kesesuaian antara laporan dengan belanja di lapangan.
Laporan paling lambat satu hari setelah kampanye secara keseluruhan selesai pada 24 Juni 2018.

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help