Berita Tanahlaut

Pemilih Bupati Tanahlaut Wajib Bawa KTP atau Suket, Kalau Tidak?

Itu dikatakan Khusnul, anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pelaihari divisi sosialiasi terkait hasil rapat pembahasan

Pemilih Bupati Tanahlaut Wajib Bawa KTP atau Suket, Kalau Tidak?
mukhtar wahid
Rapat PPK se Kabupaten Tanahlaut membahas DPSHP sebelum ditetapkan menjadi DPT di Aula Kantor KPU Kabupaten Tanahlaut, Kamis (13/4/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanahlaut periode 2018-2023 yang akan mencoblos pada 27 Juni 2018 nanti wajib memperlihatkan KTP atau surat keterangan domisili (suket) penganti KTP.

Itu dikatakan Khusnul, anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pelaihari divisi sosialiasi terkait hasil rapat pembahasan daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP).

"Kami hari ini sedang sosialiasi peraturan KPU terbaru tentang kewajiban pemilih membawa KTP atau surat keterangan (Suket) bersama undangan memilih," katanya kepada Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (14/4/2018).

Khusnul mengaku masih banyak DPSHP yang tidak memenuhi syarat setelah dimasukkan dalam sistem data pemilih (sidalih), seperti nomor induk kependudukan yang ganda.

Baca: LIVE STREAMING Indosiar Persija Jakarta vs Borneo FC, Dejan Siapkan Strategi Redam Marko Simic

"Makanya, kami saat ini sedang sosialiasi peraturan KPU terbaru bahea pemilih harus membawa KTP atau suket saat pencoblosan nanti," katanya.

Anggota KPU Kabupaten Tanahlaut, Tri Widoyati dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, membenarkan bahwa DPSHP masih terdapat data pemilih yang tidak memenuhi persyaratan (TMS).

"Ada dana pemilih yang TMS, tapi tidak banyak," katanya.

Informasi dihimpun Banjarmasinpost.co.id, data ganda yang ditolak Sidalih itu diduga ketidak seriusnya petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) saat melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih.

Anggota Panwaslu Kabupaten Tanahlaut, Gunawan Rahayu membenatkan banyak temuan dari data DPS yang ditetapkan KPU yang berstatus TMS.

"Biasanya itu terjadi karena lulus SMA mendaftar TNI atau Polri lulus. Otomatis ini dikeluarkan dari DPS atau saat pemilu Gubernur Kalsel lalu berstatus TNI atau Polri, Kini sudah pensiunan tentunya harus terdata dalam DPS. Jumlah pastinya data TMS itu di kantor," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved