Berita Banjarmasin

Terus Mencari Keadilan, Setelah PTUN, Mantan Sekdako Banjarmasin Konsultasi ke Ombudsman Kalsel

Mantan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banjarmasin, Hamli Kursani terus mencari keadilan.

Terus Mencari Keadilan, Setelah PTUN, Mantan Sekdako Banjarmasin Konsultasi ke Ombudsman Kalsel
BPost Cetak

"Jangka waktu kadalaursa pelaporan ke PTUN itu sampai 90 hari. Nah, kami secara formal belum melaporkan SK Wali Kota ini ke PTUN dan hanya konsultasi. Laporan saya ke PTUN sementara kami tahan," katanya.

Menurut Hamli, fotocopy SK penonkatifan atau dugaan mal adminitrasi dari SK wali kota ini sudah disampaikan ke Ketua Ombudsman Nurhalis Majid.

Pembebasan tugas dari jabatan sekda itu berdasarkan PP 53 pasal 27.

Nah, penggunaan pasal itu apakah sudah tepat.

Hamli sudah membaca pasal-pasal pelanggaran yang dituduhkan ke dirinya.

Baca: Terungkap, Kekhawatiran Inilah yang Membuat Jokowi Getol Ingin Gandeng Prabowo Cawapres

Pasal-pasal itu terlalu masih umum, seperti pasal 3 huruf b itu sangat umum.

Kalau dikatakan tidak loyal, apakah selama ini tidak loyal.

Hamli ingin kasus yang menimpa dirinya tak perlu terjadi kepada aparatur sipil negara (ASN) lainnya.

Dengan aduan ke ombudsman ini, belum tentu akan memenangkan aduannya tersebut.

Halaman
123
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved