Berita Banjarmasin

Inspektorat Tak Sungkan Periksa Sekda Non Aktif, "Sekda Itu Jabatan Terhormat"

"Jabatan terhormat dan vital dalam pemerintahan itu ada tiga, yakni sekda, wali kota dan wakil wali kota"

Inspektorat Tak Sungkan Periksa Sekda Non Aktif,
edi nugroho
Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Hamli Kursani memberikan keterangan pers. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Inspektorat daerah Kota Banjamasin tampaknya sangat berhati-hati dalam memeriksa kasus dugaan interdipliner yang dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) non aktif Hamli Kursani penonaktifan sekda itu agar pemeriksaan tak unsur sungkan.

"Jabatan terhormat dan vital dalam pemerintahan itu ada tiga, yakni sekda, wali kota dan wakil wali kota. Kesakralan jababan sekda harus dijaga dan sekda untuk sementara dinonaktifkan agar pemeriksa Inspektorat tak ada unsur sungkan dan ewuh pekewoh. Di dalam PP No 53, disebutkan penonaktifkan sekda diberbolehkan untuk kelancaran pemeriksaan," kata kata Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin H James Fudhoil Yamin SH MH, usai pemeriksaan Hamli Kursani, Senin (16/4/18) siang di kantor Inspektoriat setempat di Jl Pramuka Tembus Pal 6 Banjarmasin.

Baca: Diperiksa Inspektorat 3 Jam, Sekda Non Aktif Kota Banjarmasin Kelaparan

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Perkasa Alam baru saja menerima telepon dari Direktorat perangkat daerah dan kepegawain daerah wilayah Kalsel Zainal Furgon untuk menanyakan kasus penonaktifkan sekretaris daerah (sekda) Kota Banjarmasin Hamli Kursani oleh wali kota setempat Ibnu Sina.

Baca: Siapa Pertama Kali Melaporkan Hamli Kursani? Inspektorat Kota Banjarmasin Tak Mau Ngomong

"Iya kita baru saja menerima telepon Direktorat perangkat daerah dan kepegawaian daerah wilayah Kalsel Zainal Furgon untuk menanyakan kasus penonaktifkan sekretaris daerah (sekda) Kota Banjarmasin Hamli Kursani. Kasus Hamli Kursani kini menjadi sorotan Kemendagri di Jakarta," kata Perkasa Alam, Minggu (15/4/18).

Menurut Alam, sampai saat ini sekda non aktif Hamli Kursani dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina belum memberikan laporan soal kasus ini ke BKD Kalsel. Dirinya juga belum bisa memberikan laporan secara detail ke Kemendagri saat ditelpon langsung.

"Nanti Kemendagri pasti akan meminta laporan ke Gubernur Kalsel soal penonaktifkan sekda Banjarmasin," katanya.

Dijelaskannya, seandainya Wali Kota Banjarmasin sudah menjelaskan secara remsi ke BKD Kalsel, maka BKD Kalsel bisa memberikan penjelasan ke Kemendari. Saat ini, Kemendagri menunggu laporan kasus Hamli tersebut.

Alam secara pribadi menilai pemeriksaan Inspektorat Kota Banjarmasin terhadap sekda non aktif Hamli Kursani tak akan netral dan objektif. Sebab, Kepala Inspektorat Kota itu adalah bawahan wali kota.

"Saya pribadi menilai pihak yang bisa netral memeriksa sekda non aktif Hamli Kursani itu adalah Inspektoriat Provinsi Kalsel. Kalau yang memeriksa Hamli Kursani itu Ispektoriat, jelas tidak netral," katanya.

Saat ini, sambung Alam, jika Kemendagri memerintahkan Inspektoriat Provinsi Kalsel memeriksaan sekda non aktif, maka Inspektoriat pasti akan segera melakukan pemeriksaaaan terhadap Hamli Kursani.

"Saya kira Inspektorat Provinsi Kalsel tinggal menunggu Kemendagri saja untuk memeriksa Hamli Kursani," katanya. (ogi)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help