BanjarmasinPost/

Pileg 2019

KPU Tetap Akan Larang Mantan Terpidana Korupsi Jadi Caleg Meski Digugat ke MA, Ini Penjelasannya

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menegaskan pihaknya akan tetap mengatur larangan bagi mantan

KPU Tetap Akan Larang Mantan Terpidana Korupsi Jadi Caleg Meski Digugat ke MA, Ini Penjelasannya
Kompas.com
Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (21/2/2018).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, menegaskan pihaknya akan tetap mengatur larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi maju dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Menurut Wahyu, larangan tersebut akan tetap diatur dalam peraturan KPU (PKPU) walaupun mayoritas fraksi di DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) menolaknya.

"Perlu diketahui, forum tertinggi di KPU itu kan pengambilan keputusannya di rapat pleno. Itu keputusan rapat pleno, sehingga suara kelembagaan seperti itu," ujar Wahyu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Kalau kita mengacu pada kondisi sekarang ini, usulan yang dirapatplenokan adalah seperti itu. Maka kita akan tetap memutuskan seperti itu," ucapnya.

Baca: Pengamat Sebut Bisa Saja Prabowo Batal Maju Capres Jika Kondisinya Begini

Baca: Putin Ungkap Jika Barat Terus Serang Suriah Ini yang Terjadi Pada Dunia

Baca: Sekda Nonaktif Hamli Kursani Bongkar Pemeriksaan Inspektorat : Dituduh Menjelek-jelekkan Ibnu Sina

Wahyu mengakui bahwa PKPU tersebut rentan digugat.

Ia pun mempersilakan jika ada pihak-pihak yang tak sepakat dan ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

Menurutnya, banyak pihak menganggap larangan bagi mantan napi korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Halaman
12
Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help