Berita Banjarmasin

PTUN Putuskan Tunda Penerapan SK Pencabutan IUP di Pulaulaut, Kuasa Hukum Pemprov Tak terima

Majelis hakim PTUN Banjarmasin mengabulkan permohonan penggugat PT Silo Group dalam putusan sela, Kamis (19/4/2018).

PTUN Putuskan Tunda Penerapan SK Pencabutan IUP di Pulaulaut, Kuasa Hukum Pemprov Tak terima
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Kuasa hukum Pemprov Kalsel Andi Asrun 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang gugatan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terkait pencabutan izin tiga IUP  yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan penggugat PT SILO Group, terus berlanjut.

Majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat dalam putusan sela, Kamis (19/4/2018).

Dimana dalam putusan sela itu ketiga pimpinan majelis hakim yang sidangnya digelar tiga berurutan mengabulkan permohonan atas SK yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang pencabutan tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Peruduksi (IUP OP) untuk ditunda pelaksanaannya hingga ada keputusan yang akhir di persidangan PTUN.

Jalannya sidang sendiri di PTUN dibagi menjadi tiga sidang. Pertama, gugatan yang diajukan Sebuku Grup, yaitu PT Sebuku Sejaka Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal.

Baca: Mantan Agen CIA Ini Mengaku Malu Sejak Penggulingan Saddam Hussein di Irak

Tentu, Andi Asrun, selaku kuasa hukum Pemprov Kalsel, sangat keberatan dan hal itu pihaknya akan membuat kajian untuk melakukan pembelaan di pekan selanjutnya dalam sidang lanjutan.

Sebab menurut dia tidak fair jika SK itu pemberlakuannya ditunda. "Kalau mau fair, seharusnya alatbukti kedua belah itu didengarkan. Tapi, hanya dalil dalil yang dipakai hanya penggugat, bukan pihak tergugat," kata Andi Asrun.

Menurut dia, masih ada kesempatan untuk melakukan sanggahan. "Kami akan sampaikan lagi bukti bukti penguat. Kita sampaikan bahwa SK tetap harus dijalankan dan tak bisa ditunda. Masalah ini sangat krusial. Karena sudah lamamasyarakat yang menjadi korban. Kami akan ajukan bukti agar majelis hakim bisa berfikir dua atau tiga kali," kata dia.

Baca: Video Pengangkatan Jasad Diduga Saddam Hussein, Teriakan Laa Ilaaha Illallah Terdengar

Sementara, Yusuf Pramono selaku kuasa hukum PT Silo group menjelaskan dibuka hak penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan ini, sarannya harus ada kepentingan mendesak dan tidak melanggar kepentingan umum.

"Kalau tidak ditunda ada kerugian besar. Karena damoaknya akan banyak sekali jika SK terus dilangsungkan dan tidak ditunda. Karena kami tidak bisa mengerjakan. Minggu lalu ketika mau mengerjakan holing di lokasi tapi ditindak," kata Yusuf Pramono. (banjarmasinpost.co.id/huda).

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help