Home »

Kolom

» Tajuk

Tajuk

Cegah Perkawinan di Bawah Umur

Menteri Yohana Yembise mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk menerbitkan Perppu dimaksud.

Cegah Perkawinan di Bawah Umur
tribunnews.com
ilustrasi 

PEMERINTAH berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Seperti diakui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju untuk menerbitkan Perppu dimaksud.

Perppu akan menggantikan beberapa pasal tentang perkawinan, tercantum pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk mematangkan Perppu itu, akan digelar diskusi publik mengundang berbagai unsur masyarakat, khususnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan hak asasi manusia.

Selain itu, sebagaimana dikutip Kompas.com bahwa Menteri Yohana Yembise akan melibatkan tokoh agama, aktivis pembela hak anak hingga pakar terkait. Diharapkan muncul kajian akademik yang kuat, sehingga bisa dilanjutkan dalam bentuk Perppu pencegahan pernikahan anak yang disodorkan ke Presiden dan DPR untuk disetujui.

Memang, ada banyak kasus pada beberapa provinsi di Indonesia mengenai pernikahan anak. Kalimantan Selatan terbilang tinggi angka perkawinan usia dini atau anak di bawah usia 16 tahun, menikah. Saat digelar gerakan bersama setop perkawinan anak di Banjarmasin, mendapat perhatian beragam pihak yang peduli terhadap hak-hak anak.

Pertanyaannya, apakah perlu diatur kembali batasan layak usia anak untuk menikah? Bagaimana perkawinan yang terjadi selama ini? Bagaimana ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Dalam pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan ditegaskan, bahwa pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.

Tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng.

Ketentuan usia sebagaimana ditetapkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketika belum cukup umur dari ketentuan tersebut, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua, pihak pria maupun pihak wanita.

Pada dasarnya, pernikahan usia dini atau kawin di bawah umur, terlarang. Selain tidak matang akal pikiran, belum siap melakukan proses reproduksi, juga rentan pengendalian emosi karena cenderung masih labil. Sehingga fakta bicara, kecenderungan pasangan muda suami istri antre di pengadilan agama untuk bercerai.

Faktor pemicu untuk bercerai itu, diantaranya ketidakdewasaan dalam mengadapi persoalan rumah tangga dan akibat perkawinan usia dini atau nikah di bawah umur. Namun demikian, akan lebih elok lagi sebelum menerbitkan Perppu UU Nomor 1/1974, pemerintah berkonsultasi dengan ulama dan ormas keagamaan. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help