Ekonomi dan Bisnis

Pemerintah Akan Batasi Transaksi Tarik Tunai Maksimal Rp 100 Juta, Begini OJK Respons

Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

Pemerintah Akan Batasi Transaksi Tarik Tunai Maksimal Rp 100 Juta, Begini OJK Respons
tribunnews.com
uang rupiah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Hindari kejahatan pencucian uang, Pemerintah akan membatasi transaksi yang bisa dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK) yang tengah dituntaskan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maksimal transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai adalah sebesar Rp 100 juta.

Masyarakat yang ingin membeli barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 100 juta, wajib menggunakan metode pembayaran non tunai.

Beleid ini dibuat untuk menghindari penggunaan uang tunai dalam tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Baca: Heboh Foto Jadul Syahrini yang Diposting Komedian Beddu, Netizen Soroti Perubahan Hidungnya

Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK bilang masih menunggu undang-undang ini resmi keluar.

"Terkait RUU ini, kami lihat dulu seperti apa," kata Heru ditemui di acara konferensi pers sosialisasi aturan structured product, Kamis (26/4).

Menurut OJK, pembatasan transaksi tunai ini baru sebatas rencana. Nantinya OJK akan memberikan respons setelah rencana aturan ini resmi keluar. (KONTAN)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul OJK Respons Rencana Pembatasan Transaksi Tarik Tunai,

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help