Tajuk

Ada Apa dengan Minyak?

Dimulai ketika awal April 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegur PT Pertamina soal kelangkaan

Ada Apa dengan Minyak?
banjarmasinpost.co.id/sudarti
Para pengendara sepeda motor dan mobil antre untuk mendapatkan BBM jenis pertamax, karena BBM jenis premium dan pertalite kosong, Selasa (20/12/2016). 

ENERGI bersumber dari minyak bumi saat ini sedang jadi sorotan di Indonesia. Penyebabnya adalah peristiwa sambung-menyambung yang sepertinya memang tidak kait-mengkait tapi secara tidak langsung sebenarnya ada benang merahnya.

Dimulai ketika awal April 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menegur PT Pertamina soal kelangkaan premium di beberapa wilayah. Jonan pun angkat bicara dan menegur Pertamina. Bahkan menurut Jonan, teguran tentang pola penjualan produk-produk Pertamina sudah seringkali tapi diabaikan. Padahal penyaluran Premium sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.

Menurut Perpres 191 Tahun 2014 itu, Pertamina wajib menyalurkan 7,5 juta kilo liter setahun. Terutama di luar Jawa, Madura, Bali. Khusus Jawa, ada tambahan margin Rp 100 per liter untuk penyaluran premium oleh Pertamina. Kelangkaan ini yang dipandang Jonan mengherankan.

Hangat-hangatnya tentang kelangkaan premium ini sebenarnya tak berselang lama dari peristiwa ledakan dan tumpahnya minyak mentah di perairan Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar akhir Maret 2018.

Kemudian, secara mengejutkan jajaran petinggi PT Pertamina (Persero) diganti secara bersamaan pada 20 April 2018. Lima pejabat tinggi Pertamina diberhentikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Elia Massa Manik diberhentikan secara hormat sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke Widyawati didapuk menjadi Plt Dirut Pertamina sekaligus Direktur SDM Pertamina. Selain Elia Massa Manik, ada empat direktur lainnya yang dicopot dari jabatannya.

Publik pun menduga ada yang tidak beres pada Pertamina sebagai BUMN. Pokok persoalanya, pengelolaan minyak dari hulu hingga ke hilir masih jelek. Entah kesalahan itu ada di jajaran direksi Pertamina, atau bisa juga dalam konteks pengelolaan BUMN, bisa jadi karena garis komando yang tidak jalan dari menteri hingga ke direksi Pertamina. Apalagi, secara umum ada ‘dua komando’ yang diterima Pertamina, yakni dari Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Pertanyaannya, bagaimana relasi antara dua kementerian itu mengelola Pertamina?
Seperti diketahui, Pertamina dulu merupakan BUMN yang sarat dengan kepentingan penguasa. Pernah pula merebak mafia migas yang melibatkan orang-orang yang mengelola BUMN ini. Tentu masih lekat di ingatan tentang Skandal Petral ( Pertamina Energy Trading Ltd ).

Dimana saat pengadaan minyak pada 2012-2014, berdasar temuan lembaga auditor Kordha Mentha, kontrak suplai minyak senilai 18 miliar Dollar AS atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun dikuasai oleh Mafia Migas.

Ketika pergantian Direksi Pertamina belum menunjukkan perubahan signifikan dalam pengelolaan minyak dan gas, ledakan sumur bor tambang minyak tradisional di Gempong Pasir Putih, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur meledak, Rabu (25/4/2018). Sedikitnya 10 korban jiwa meninggal. Uniknya, di masa sekarang ini masih ada pengeboran minyak bukan di bawah kuasa Pertamina. Bagaimana sih pengelolaan minyak di Indonesia ini seperti carut marut, ada apa dengan minyak. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help