Bawaslu Kalsel Identifikasi Terjadi Pelanggaran Netralitas ASN di HSS dan Tanahlaut

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pilkada serentak 2018 di dua Kabupaten, yaitu Hulu Sungai Selatan dan Tanahlaut.

Bawaslu Kalsel Identifikasi Terjadi Pelanggaran Netralitas ASN di HSS dan Tanahlaut
BANJARMASINPOST.co.id/mukhtar wahid
Anggota Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kasus dugaan pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pilkada serentak 2018 sementara ini terjadi di dua Kabupaten, yaitu Hulu Sungai Selatan dan Tanahlaut.

Informasi dihimpun reporter Banjarmasinpost.co.id dari Bawaslu Kalsel, terdapat tiga kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dua kasus di Kabupaten Tanahlaut diproses Panwaslu Kabupaten setempat.

"Dua kabupaten lainnya, Tapin dan Tabalong tidak ditemukan ataupun pengaduan asas netralitas ASN yang berpihak pada satu pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati," ujar anggota Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, di Pelaihari, belum lama ini.

Menurut Aries Mardiono, untuk kasus dugaan pelanggaran asas netralitas di Kabupaten Tanahlaut, bentuknya hasilnya rekomendasi yang disampaikan kepada tiga instansi.

"Kasus netralitas ASN di Kabupaten Tanahlaut ini kali pertama di Kalsel. Satu kasus tapi tiga rekomendasi," ujarnya.

Itu karenanya hasil kajian Sentra Gakkumdu Panwaslu Kabupaten Tanahlaut menyatakan unsur pidana terpenuhi.

Selain itu, satu ASN juga penyelenggara Pilkada sebagai PPK sehingga rekomendasinya tak hanya diteruskan kepada kepolisian, Tapi juga DKPP.

"Rekomendasi ke polisi itu untuk unsur tindak pidana, kalau komisi ASN itu karena statusnya dan rekomendasi ke DKPP karena diantara ASN itu Ketua panitia pemilihan kecamatan," katanya.

Aries Mardiono mengimbau agar ASN menahan diri terlibat dalam politik praktik seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. ASN adalah pelayan publik sehingga harus profesional," katanya.

Sementara untuk pelanggaran asas netralitas ASN pada Pemilu 2019, Panwaslu Barito Kuala sedang memproses pengaduan dan Panwaslu Kota Banjarbaru sudah melakukan eksekusi terhadap ASN yang berpihak kepada partai politik tertentu.

"Sayangnya saat mau eksekusi diberlakukan, ASN yang dilaporkan sudah dinyatakan pensiun sehingga eksekusi dibatalkan," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help