Ombudsman Ungkap Fakta Mengejutkan Terkait Moratorium Pengiriman TKI

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pada tahun 2017 pihaknya telah melakukan kajian terhadap proses

Ombudsman Ungkap Fakta Mengejutkan Terkait Moratorium Pengiriman TKI
Kompas.com
Wakil Ketua Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Barat, Jumat (29/12/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan, pada tahun 2017 pihaknya telah melakukan kajian terhadap proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan ditemukan sejumlah persoalan.

“Di proses rekrutmen ini memang ada beberapa malaadministrasi yang dilakukan oleh aparat lembaga terkait seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan yang dilakukan kemenaker,” katanya di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Ninik Rahayu mengatakan, sebetulnya moratorium TKI sudah dilakukan oleh pemerintah untuk Arab Saudi, tetapi hasilnya belum memuaskan.

Baca: Doa Malam Nisfu Syaban dan Niat Puasa Nisfu Syaban Dalam Bahasa Arab dan Latin

Baca: Nasib Buruk Garuda Muda Usai Skor Timnas U-23 Indonesia vs Korea Utara 0-0, Anniversary Cup 2018

“Nyatanya sampai sekarang pengiriman individual terus dilakukan, ini artinya bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh menjaga supaya pengiriman secara individual tidak dilakukan,” tuturnya.

Ombudsman, kata Ninik Rahayu, telah memberikan saran ke lembaga terkait untuk segera membenahi persoalan tersebut.

“Kami sedang memantau bagaimana perkembangan tindak lanjut dari mereka, kemungkinan nanti kita undang,” katanya.

Saat ditanya kapan akan melakukan pertemuan dengan pihak terkait, Ninik menyebutkan pada bulan Mei mendatang.

Sebelumnya, Pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah, antara lain le Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya dan Pakistan.

Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

Kemenaker juga membuat program pemberian sanksi berupa pencabutan surat izin pengerahan (SIP) TKI jika terbukti melakukan pelanggaran. (*)

Dikutip dari Kompas.com dengan judul : Ombudsman: Sudah Moratorium, tetapi Pengiriman TKI Masih Terus Terjadi

Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved