Berita Kalteng

18 Pengurus Organisasi PPKHI Kalteng Dikukuhkan, Ini Harapan Kedepannya

Organisasi yang berdiri sejak tahun 2017 di Jakarta ini, kini melebar hingga ke Kalimantan Tengah

18 Pengurus Organisasi PPKHI Kalteng Dikukuhkan, Ini Harapan Kedepannya
faturahman
Pengurus Organisasi PPKHI Kalteng. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA -Sebanyak 18 orang advokad atau pengacara yang tergabung dalam organisasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Palangkaraya Kalimantan Tengah, dikukuhkan, Selasa (1/5/2018) malam.

Organisasi yang berdiri sejak tahun 2017 di Jakarta ini, kini melebar hingga ke Kalimantan Tengah, dengan membentu kepengurusan baru untuk menaungi dan mendidik pengacara di Bumi Tambun Bungai sebutan Kalimantan Tengah agar lebih profesional.

Terpilih sebagai Ketua PPKHI Kalteng, Antonius Kristianto dan Sekretaris Fridking Irawan serta beberapa pengurus lainnya yang akan menggerakkan organisasi advokad yang tumbuh dan berkembang di Kalimantan Tengah ini.

Baca: 15 Ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Cocok untuk Facebook, Twitter & Instagram

Pengurus pusat PPKHI, Dekhy Wijaya, mengatakan, pihaknya tidak hanya mendirikan organisasi begitu saja di Palangkaraya tetapi juga akan mendidik semua advokat yang ada untuk profesional dalam bidangnya.

"Kami punya program untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) advokad di Kalimantan Tengah sehingga organisasi ini dibentuk yang nantinya diharapkan akan menjadi organisasi yang mencetak advokad handal yang mampu menangani masalah yang lebih luas," ujarnya.

Baca: Luapan Air Sungai Kalteng Bikin Jalan Poros Kalimantan Rusak Berat, Ada Foto-foto Terkini Banjir

Sementara itu, Ketua PPKHI Kalteng, Antonius Kristianto, mengatakan, dengan berdirinya organisasi advokad yang dia pimpin, tentu tujuan utamanya agar anggota lebih luas ilmu hukumnya dengan mendapatkan banyak pelatihan dari advokad senior dari Jakarta.

"Kita nantinya juga harus siap dalam menangani perkara hukum yang menyangkut masalah investasi sehingga tidak berkutat hanya soal kasus perceraian maupun kasus yang umum, juga harus mampu menangani masalah yang lebih luas dan kompleks," ujarnya.(www.banjarmasinpost.co.id/faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help