Berita HST

Diprotes Soal Peluang Izin Karaoke, Dewan HST Minta Warga Tak Gagal Paham Soal Perda TDUP

Disetujuinya Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh Pemkab HST oleh DPRD HST, menuai reaksi di kalangan masyarakat

Diprotes Soal Peluang Izin Karaoke, Dewan HST Minta Warga Tak Gagal Paham Soal Perda TDUP
rumahdewi.com
Ilustrasi - Karaoke 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Disetujuinya Raperda tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diajukan oleh Pemkab HST oleh DPRD HST, menuai reaksi  di kalangan masyarakat. Khususnya terkait peluang berdirinya usaha tempat hiburan, seperti Karaoke. Warga berharap,  pemerintah daerah tak memberikan izin dengan alasan rawan penyelahgunaan.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut, DPRD HST telah mengundang  ulama, perwakilan sekolah SMP/SMA serta sejumlah warga Barabai, Rabu (2/5/2018). Pada Kesempatan itu, DPRD Dipimpin Ketua DPRD H Saban Effendi, dihadiri sejulah anggota dewan menjelaskan, persepsi bahwa dewan memberikan izin usaha berdirinya karaoke tidak tepat.

Diakui, dalam Raperda yang telah mendapat persetujuan DPRD dan saat ini masih proses evaluasi oleh Pemprov Kalsel tersebut mengatur pula masalah bidang usaha penyelenggaraan kegiatan tempat hiburan dan rekreasi. Hal itu diatur pasal 4 ayat 1 huruf g, yang salah satunya adalah karaoke.

Namun, untuk TDUP karaoke tersebut hanya dapat diberikan apabila memenuhi tambahan persyaratan khusus, yaitu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Baca: Jadwal Live RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Uzbekistan PSSI Anniversary Cup 2018

“Peraturan Bupati itulah nanti yang memperketat bahkan bisa menutup peluang untuk izin jenis tempat hiburan tersebut,”jelas Abdul Rahman, salah satu anggota dewan. Lalu mengapa karaoke dicantumkan di Raperda sebagai salah satu objek TDUP? Abdulrahman menjelaskan, sesuai hasil konsultasi Pemkab bersama DPRD ke Kementerian Pariwisata, jika membuat Perda kepariwisaraan, salah satu jenis tempat hiburan karaoke tersebut wajib dimasukkan.

“Saat itu rekomendasi dari Kementerian pariwisata, jika tak ingin ada tempat hiburan karaoke atau jenis hiburan lainnya, bisa disiasati dengan Perbup yang memperketat syarat mendapatkan izin tersebut,”kata Abdulrahman didampingi Wakil Ketua DPRD HST Jainudin Bahrani.

Sebagaimana diatur Raperda TUDP, pada pasal 16, yang masuk dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan tersebut, meliputi gelanggang rekreasi olah raga, gelanggang seni, arena bermainan, taman rekreasi, karaoke, dan impresariat/promoter.

“Jadi, kalaupun Perda ini disahkan, tak serta merta bisa membuka usaha karaoke atau sejenisnya. Mohon untuk tidak gagal paham dengan mencermati isi Raperdanya. Justru kami setuju hal ini diatur, dengan syarat yang sulit, bahkan bisa menutup peluang berdirinya tempat hiburan tersebut,”tambah  Zainudin Bahrani.

Baca: Dulu Pamer Gepokan Uang dan Zakat Rp 1,3 Miliar, Kini Syekh Puji Berubah 360 Derajat!

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved