Berita Nasional

Pemerintah Izinkan PNS Bawa Mobil Dinas untuk Mudik, KPK Malah Melarang Adap Apa?

KPK mengingatkan kepala daerah untuk mengimbau seluruh jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas jelang lebaran.

Pemerintah Izinkan PNS Bawa Mobil Dinas untuk Mudik, KPK Malah Melarang Adap Apa?
tribunnews.com
Ilustrasi mobil dinas. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  berbeda sikap dengan pemerintah terkait pemakaian mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran.

KPK mengingatkan kepala daerah untuk mengimbau seluruh jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan dinas jelang lebaran. Sebelumnya KemenPAN RB memperbolehkan PNS memakai mobil dinas untuk mudik lebaran asalkan BBMnya tidak memakai uang kantor.

Dilansir Kompas.com, juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan untuk mudik lebaran, rawan akan konflik kepentingan.

"Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi, maka kami mengimbau agar pada pimpinan instansi tidak mengizinkan para pegawainya untuk menggunakan fasilitas dinas," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/5/2018). 

Baca: Link Live Streaming SCTV AS Roma vs Liverpool via Vidio.com Malam Ini, Leg 2 Semifinal Liga Champion

Febri menegaskan aparatur sipil negara harus memisahkan konteks penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi dan fasilitas negara atau dinas. Sebab, fasilitas negara ditujukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan.

"Ini satu hal mendasar kalau bicara soal pencegahan korupsi, kita tidak bisa kompromi hal seperti ini," ujarnya.

KPK berharap agar pimpinan instansi dan lembaga pemerintahan bisa bersikap tegas agar pegawainya tak menyalahgunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

KPK juga mengingatkan agar Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga tegas melarang penggunaan mobil dinas ini. KPK meminta agar pemerintah menghormati prinsip pencegahan korupsi.

"Karena (kebijakan menggunakan mobil dinas untuk mudik) sedang disusun, tentu KPK perlu mengingatkan ada prinsip dasar yang harus dihormati bersama kalau kita bicara pencegahan korupsi," ujar Febri.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help