Berita Nasional

Kementerian BUMN Akui Terdapat 22 Kelemahan dalam UU BUMN

Kementerian BUMN mengakui terdapat 22 kelemahan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kementerian BUMN Akui Terdapat 22 Kelemahan dalam UU BUMN
istimewa
Saksi Ahli, Dr. R. Agus Trihatmoko, SE. MBA. MM dari Universitas Surakarta (batik hijau) dan Pemohon Uji Materi, AM Putut Prabantoro (baju putih) berfoto bersama dengan kuasa hukum pemohon TAKEN (Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) setelah sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/5/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kementerian BUMN mengakui terdapat 22 kelemahan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) termasuk di dalamnya poin “Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN”, yang merupakan salah satu poin penting yang dipermasalahkan pemohon uji materi.

Oleh karena itu, pengakuan kelemahan itu oleh kem hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutuskan permohonan AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakari yang menggugat UU BUMN dengan No. Perkara ; 14/PUU-XVI/2018.

Demkian ditegaskan oleh Saksi Ahli Pemohon Judicial Review, Dr. R. Agus Trihatmoko, SE. MBA. MM dari Universitas Surakarta di hadapan para hakim MK di Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca: Bolehkah Berpuasa Lagi di Antara Nisfu Syaban dan Ramadan? Begini Menurut Ustad Abdul Somad

Pengakuan ke-22 kelemahan UU BUMN tersebut diungkapkan Agus Trihatmoko dengan mengutip pernyataan Staf Ahli Menteri BUMN Bidang SDM dan Teknologi Wahyu Hidayat dalam seminar “RUU Perubahan UU BUMN” di Hotel Aryaduta di Jakarta, pada 4 April 2011.

Pengakuan adanya kelemahan-kelemahan UU BUMN itu, dijelaskan Agus Trihatmoko lebih lanjut, juga diungkapkan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN RI, Hambra SH, MH dalam Seminar “Quo Vadis BUMN?” Bali pada 19 – 20 April 2018 di Bali.

Baca: Jet Tempur Sukhoi Rusia Jatuh di Suriah Akibat Ini, Dua Pilot Gagal Menyelamatkan Diri

Baca: Diresmikan Jokowi, Ini Tiga Keunikan Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

“Pada tahun 2011, Kementerian BUMN mencatat adanya 22 kelemahan UU BUMN, yang menurut saya sebaiknya dilaporkan kepada Presiden pada waktu itu. Kelemahan itu pada April 2018 juga diakui lagi oleh Kementerian BUMN. Saya belum tahu, apakah kelemahan-kelemahan itu juga dilaporkan kepada Presiden untuk mengantisipasi berbagai hal dalam menjalankan pemerintahan ? Setidaknya kelemahan itu secara publik telah diungkapkan Kementerian BUMN sejak tahun 2011,” ujar Dosen Universitas Surakarta itu kepada media setelah sidang MK.

Dalam kesaksian tertulisnya, Agus mengurai ke-22 kelemahan UU BUMN yakni

1. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan,
2. Modal perum tidak terbagi atas saham,
3. Pengertian Menteri. Maksudnya, menimbulkan kerancuan karena secara prinsip kedudukan menteri dapat sebagai pemegang saham dan sekaligus sebagai pejabat publik,
4. Rumusan pengertian persero,
5. Istilah Privatisasi. Maksudnya, privatisasi diartikan sebagai penyerahan kepemilikan saham kepada masyarakat. Hal ini kurang sejalan dengan protokol pasar modal yang mengartikan go private sebagai pengembalian saham,
6. Maksud dan tujuan pendirian BUMN
7. Perlakuan khusus terhadap BUMN dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ikut mengatur BUMN,
8. Sumber penyertaan modal negara terhadap BUMN,
9. Penegasan pemberlakuan sistem pengelolaan PT terhadap pengelolaan Persero,
10. Penegasan menteri sebagai wakil negara selaku pemegang saham,
11. Calon anggota direksi dan internal perusahaan,
12. Larangan jabatan rangkap dalam kampanye pemilu,
13. Banyak ketidakjelasan dalam pengaturan perum,
14. Saham BUMN menjadi penyertaan modal pemerintah pusat dalam rangka pendirian BUMN,
15. Penetapan unit instansi pemerintah sebagai BUMN,
16. Ketentuan PSO (Public Service Obligation),
17. Pemeriksaan eksternal.
18. Karyawan BUMN yang diangkat menjadi direksi,
19. Kedudukan direksi, dewan komisaris, Dewan pengawas dan karyawan bukan sebagai penyelenggara negara dan pemerintah,
20. Penegasan piutang BUMN, bukan piutang negara,
21. Sinergi BUMN, dimana dalam UU BUMN belum mengatur masalah ini,
22. Permohonan pailit terhadap BUMN

Halaman
123
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help