Bumi Sanggam

Balangan Jadi Tuan Rumah Rapat Koordinasi Daerah LPSE se Kalimantan Selatan, Ini Hasilnya

Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Balangan Jadi Tuan Rumah Rapat Koordinasi Daerah LPSE se Kalimantan Selatan, Ini Hasilnya
istimewa
Rapat Koordinasi Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se–Kalimantan Selatan, kemarin Kamis (3/5/2018), bertempat di Aula Mayang Maurai. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se–Kalimantan Selatan, kemarin Kamis (3/5/2018), bertempat di Aula Mayang Maurai.

Gelaran Rakorda ini merupakan gelaran yang ke-11, dan kali ini mengangkat tema "Tantangan LPSE Dalam Menyongsong Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah".

Taufiqurrahman selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemkab Balangan mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentu membawa suasana baru dalam dunia pengadaan, yang juga berpengaruh pada proses pengadaan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

pemukulan gong oleh pejabat provinsi
pemukulan gong oleh pejabat provinsi (istimewa)

Lebih lanjut disebutkannya, dalam Rakorda yang dihadiri seluruh LPSE Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan ini, ada beberapa materi yang disampaikan.

Diantaranya, paparan tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Tantangan LPSE Terhadap Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang disampaikan oleh Dodi Wahyugi selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi.

"Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai strategi percepatan standardisasi LPSE: 2014," ujarnya.

Masih menurutnya, dalam Perpres baru ada perubahan istilah ULP menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa).

peserta rapat kordinasi
peserta rapat kordinasi (istimewa)

Salah satu saran yang disampaikan dalam rapat adalah agar LPSE sebagai penyelenggara layanan pengelolaan teknologi informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat mendukung UKPBJ yang diarahkan menjadi CoE (Center of Excellence) atau Pusat Keunggulan PBJ.

"Hasil rakorda juga mengamanatkan untuk mencapai 17 standar LPSE, perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama melalui berbagi pengalaman untuk saling melengkapi," katanya.

17 standar LPSE tersebut adalah kebijakan layanan, pengorganisasian layanan, pengelolaan aset layanan, pengelolaan resiko layanan, pengelolaan layanan helpdesk, pengelolaan perubahan, pengelolaan kapasitas, pengelolaan sumber daya manusia.

Halaman
12
Penulis: Elhami
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help