Berita Banjarmasin

Hukum Mahar Politik Sesuai Ijtima Ulama Nasional ke-6, Setara Suap dan Haram!

Mahar politik masuk dalam kategori money politic, sogok atau suap dalam bahasa agamanya disebut risywah. Itu hukumnya haram.

Hukum Mahar Politik Sesuai Ijtima Ulama Nasional ke-6, Setara Suap dan Haram!
BANJARMASINPOST.co.id/milna sari
Dalam pembukaan ijtima ulama kali itu juga diserahkan bantuan sebesar Rp 3 miliar oleh masyarakat Tapin untuk korban perang Palestina. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Mahar politik masuk dalam kategori money politic, sogok atau suap dalam bahasa agamanya disebut risywah. Itu hukumnya haram.

Rumusan itu tertuang dalam draft komisi fiqih yang masuk dalam komisi B di forum Ijtima Ulama Nasional ke 6 yang digelar di ponpes Alfalah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (8/5/2018).

Tampak menarik perihal mahar politik. Dalam rumusan masalah menyoal mahar politik, disoal apa hukum meminta imbalan kepada seorang yang akan diusung sebagai calon anggota legislatif, Kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain.

Terdapat rekomendasi dimana pemerintah harus mengupatakan suatu sistem pemerintahan yang efisien dan sistem politik yang didasarkan pada komoetensi, kualitas dan integritas, serta menutup dan menghentikan sistem politik dan biaya tinggi yang akhirnya terjebak ada perilaku koruptif.

Baca: LIVE STREAMING Home United vs Persija Piala AFC 2018 Malam Ini - Link Live Streaming RCTI

Sehingga aktivitas politik didominasi oleh kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata.

Kedua, perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktik money politic sebab mahar politik tak ubahnya sebagai manoy politic, suap, dan transaksi ilegal, dalam proses pencalonan atau pemilihan legislatif atau pejabat publik semisak pemilihan presiden, kepala daerah, anggota legislatif, anggota BPK, hakim agung, dan pejabat negara lainnya,.

Sesuai prediksi, pelaksanaan sidang komisi di Ijtima' Ulama se Indonesia di Pondok Pesantren Al Falah Banjarbaru, akan berlangsung alot. Khususnya permasalahan fiqih dan politik.

Dari pantauan, dalam sidang komisi yang kemudian diplenokan, dibagi menjadi tiga rapat pleno, Selasa (8/05/2018). Yakni, pukul 08.30-12.00 Pleno 2, pukul 13.30-15.30 pleno 3, dan pukul 16.00-17.30 pleno 4.

Sebelumnya, acara Ijtima Ulama se Indonesia yang dilangsungkan tiga hari tersebut, sempat dibuka oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin.

Menteri Lukman,mengharapkan agar fatwa yang dihasilkan dalam ijtima ulama bisa menjadi akselerator menuju negara yang lebih baik, sehingga Indonesia menjadi negara yang memiliki peradaban yang maju, besar dan membawa rahmat.

Terkait politik ia mengatakan ijtima ulama nanti bisa menghasilkan fatwa yang mampu menjadikan agama tidak dijadikan sebagai kepentingan politik praktis dan pragmatis.

"Agama harus dipahami secara komprehensif, jangan sampai menggunakan agama untuk politik praktis dan pragmatis," ujarnya.

Juga ada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor kepada ketua MUI Pusat, Prof KH Ma'ruf Amin, dan Wakil Ketua MUI Kalsel, Hafidz Ansyari. (BANJARMASINPOST.CO.ID/HUDA)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help