Berita HST

Samakan Persepsi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab HST Pun Undang KPK, Ini Kata Chairansyah

Pemkab HST melakukan persiapan dan persamaan persepsi dalam rangka PBJ yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Samakan Persepsi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab HST Pun Undang KPK, Ini Kata Chairansyah
banjarmasinpost.co.id/hanani
Plt Bupati HST HA Chairansyah meminta, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah di HST benar-benar dilaksanakan sesuai Perpres 70 Tahun 2012 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Plt Bupati HST HA Chairansyah meminta, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah di HST benar-benar dilaksanakan sesuai  Perpres 70 Tahun 2012, sehingga bebas KKN.

Sehubungan telah disahkannya APBD HST TA 2018, Pemkab HST pun telah melakukan persiapan dan persamaan persepsi dalam rangka PBJ yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kegiatan Selasa, 8 Mei 2018 di Gedung Murakata Barabai tersebut, mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Kalimantan Selatan, Polres HST dan Kejaksaan Negeri Barabai sebagai narasumber.

“Kami sebagai  pimpinan daerah tidak pernah memberikan tekanan dan arahan kepada para pejabat pengadaan barang dan jasa,”kata Chairansyah.

Baca: Mahathir Terpilih Usai Video Najib Tersebar Tak Ada Negara yang Pilih Pemimpin Usia 93 Tahun

Kepada para kepala SOPD dan pejabat pengadaan barang dan jasa di HST, Plt Bupati ini pun berharap, tidak ragu dan takut lagi melaksanakan proyek pembangunan fisik. Bahkan, dia menjamin keamanan pengguna angaran, selama mengacu pada  ketentuan peraturan dan tertib secara administrasi serta benar-benar bebas dari KKN.

“Apalagi pihak TP4D di HST siap membantu Pemkab dalam pandangan hukumnya. Itulah jaminan kita,” katanya.

Sementara itu Pejabat Fungsional Sub Pencegahan KPK RI Wilayah Kalimantan Selatan Chandra SR, menyatakan, tindak pidana yang sudah sering ditangani KPK untuk pengadaan barang dan jasa, adalah kasus pencucian uang. “Semua pelakunya kami tindak, baik itu anak, istri kerabat dan lainya,” tegasnya.

Baca: Demank Lestarikan Beladiri Kuntau Kalimantan, Hingga Akhirnya Merambah ke Jerman

Narasumber lain Kepala Unit TIPIKOR Reksrim Polres HST Deny Murwanto juga menyampaikan  prinsip dan etika yang merupakan jantung dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Barabai Nur Rohman Marsudi pun menyatakan, bahwa  pengawalan pembangunan khususnya di HST, selama ini diberikan melalui Tim Pengawl, Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) .

Kegiatan tersebut dihadiri  seluruh kepala SOPD di Lingkungan Pemkab HST, Para Camat, Kepala Puskesmas se HST, Direktur PDAM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Unit Layanan Pengadaan serta undangan lainnya yang bersinggungan langsung dnegan pengadaan barang dan jasa. (banjarmasinpost.co.id/ hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help