Berita Banjarmasin

Humas PTUN Meminta Peserta Aksi Menunggu Hasil Putusan

Kali ini sebelum persidangan PTUN dilangsungkan, masyarakat melakukan aksi simpatik di depan kantor PTUN Banjarmasin.

Humas PTUN Meminta Peserta Aksi Menunggu Hasil Putusan
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
masyarakat melakukan aksi simpatik di depan kantor PTUN Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelombang penolakan akan adanya tambang di Pulaulaut Kotabaru Kalsel terus bergulir.

Kali ini sebelum persidangan PTUN dilangsungkan, masyarakat melakukan aksi simpatik di depan kantor PTUN Banjarmasin.

Hadir pula Hariyadi alias Bang Tungku, dalam orasinya menjelaskan bahwa masyarakat di Kotabaru tidak menginginkan adanya pertambangan di Pulaulaut.

Menurut dia, masyarakat merasa dirugikan sebab nelayan yang biasanya melaut cukup di jarak 3 mil laut, sekarang sudah sampai 10 hingga 12 mil laut.

Baca: Ditangkap 6 Tahun Lalu, Keyko Ratu Mucikari Ribuan PSK Online Kelas Atas Kembali Diciduk

Padahal mata pencaharian utama penduduk Pulau Laut adalah nelayan.

Dari pantauan, ada ratusan warga yang mayoritas menggunakan kaus #savepulaulaut.

Mereka juga membagikan bunga kepada pengguna jalan yang kala iru melintas di halaman kantor PTUN Banjarmasin.

Baca: Gunung Merapi Yogyakarta Keluarkan Asap Tebal, Warga Langsung Bergerak ke Bawah

Dijelaskan dia, tujuannya aksi agar para hakim yang akan memutuskan gugatan PT SILO terhadap pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, dapat mempertimbangkan suara rakyat yang menolak keras aktivitas pertambangan.

Menanggapi Aksi Tolak Tambang di PTUN Banjarmasin ini, humas PTUN Banjarmasin Febby Fajrurrahman menerima aspirasi masyarakat tersebut.

Baca: Ya Ampun! Dewi Perssik Ungkap Dijadikan Ajang Taruhan Aldi Taher Hingga Berujung Begini

"Aksi ini berjalan tertib, dan dapat menerima aspirasi masyarakat ini kami tentu anggap baik selama tak anarkis. Kami mendengar masyarakat Kotabaru juga mengadakan kongres kemarin, untuk menolak tambang di Pulau Laut. Silahkan saja aksi-aksi semacam ini dilanjutkan, sebagai mekanisme sosial dari masyarakat. Namun kami meminta masyarakat juga menunggu hasil dari persidangan di PTUN, sebagai mekanisme hukum terkait persoalan ini," jelasnya.

(banjarmasinpost.co.id/huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved