Berita Tanahlaut

Ada Apa, 14 Desa di Kecamatan Kintap Belum Serahkan Syarat Penyaluran Dana Desa?

Sebanyak 14 Desa di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut belum menyampaikan syarat penyaluran dana desa tahun anggaran 2018.

Ada Apa, 14 Desa di Kecamatan Kintap Belum Serahkan Syarat Penyaluran Dana Desa?
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2018 di Balairung Tuntungpandang, Pelaihari, Rabu (16/5/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Sebanyak 14 Desa di Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanahlaut belum menyampaikan syarat penyaluran dana desa tahun anggaran 2018.

Kondisi itu terungkap dalam rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2018 di Balairung Tuntungpandang, Pelaihari, Rabu (16/5/2018).

Darmawisata, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanahlaut, membenarkan.

Menurut Darmawisata, jika syarat penyaluran tidak disampaikan Pemerintah Desa tentunya dana desa juga tidak dapat disalurkan. Ini belum semua desa menyampaikan syarat penyaluran dana desa.

Baca: Tata Cara dan Niat Sholat Sunnah Tarawih Pada Ramadhan 2018

"Harusnya ini sudah merupakan penyaluran dana desa tahap II. Padahal dana desa itu sudah ada di rekening kas umum daerah," katanya.

Menurutnya rapat koordinasi pengelolaan dana desa itu sudah kali kedua. Itu pun sekaligus menyikapi keluhan soal dana desa yang kerap disampaikan di media sosial.

"Rapat koordinasi diselenggarakan tidak banyak juga para kepala desa yang bertanya," keluh Darmawisata.

Rapat koordinasi pengelolaan keuangan desa itu dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanahlaut, Muhammad Hanil.

Baca: Live Streaming Sholat Tarawih di Mekkah 1 Ramadhan 1439 Hijriah, Ini Link Live Streaming Makkahlive

Dalam rapat itu, Muhammad Hanil juga sekaligus sosialiasi program padat karya tunai yang wajib ada dalam realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2018 ini.

Padat karya tunai dana desa itu merupakan program pengerjaan fisik di wilayah desa yang melibatkan partisipasi warga, terutama warga yang menganggur dengan upah kerja bersumber dari dana desa. (Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help