Home »

Bisnis

» Makro

Ekonomi dan Bisnis

OJK Dukung Rencana Merger Bank Umum Syariah di Regional Kalimantan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dukung rencana merger bank umum syariah di regional Kalimantan.

OJK Dukung Rencana Merger Bank Umum Syariah di Regional Kalimantan
BANJARMASINPOST.co.id/achmad maudhody
Direktur Pengawasan LJK OJK Regional IX Kalimantan, M Nurdin Subandi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dukung rencana merger bank umum syariah di regional Kalimantan.

Dijelaskan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IX Kalimantan, M Nurdin Subandi, bahkan penjajakan rencana merger bank umum syariah daerah di Kalimantan menjadi salah satu yang pertama dilakukan di Indonesia.

Rencana merger yang dilakukan selain bisa perkuat permodalan bank umum syariah itu sendiri nantinya, namun juga untuk dukung perkuat marketshare dan berkontribusi lebih besar terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Baca: Tata Cara dan Niat Sholat Sunnah Tarawih Pada Ramadhan 2018

Baca: Live Streaming Sholat Tarawih di Mekkah 1 Ramadhan 1439 Hijriah, Ini Link Live Streaming Makkahlive

Baca: Ketahuilah Tiga Bagian Dalam Ramadhan, Ini Amalan-amalan yang Baik Dikerjakan

Namun menurutnya kembali ke aturan perundang undangan, langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan spin off unit usaha syariah (UUS) yang sudah ada menjadi bank umum syariah terlebih dahulu.

Saat ini OJK juga mengawal dan memacu para UUS yang sudah ada untuk bisa penuhi syarat dan aturan spin off menjadi bank umum syariah yang utuh.

Setelah proses spin off terlaksana, barulah proses merger menjadi alternatif langkah selanjutnya untuk perbesar peran bank umum syariah daerah berkontribusi lebih besar lagi.

"Teman-teman di sini sudah punya roadmapnya, jadi kami dukung akselerasi dan kesiapan mereka untuk spin off dulu, lebih lanjut baru terbuka peluang merger," kata M Nurdin Subandi.

Namun Ia juga kembali menyerahkan pertimbangan merger bank umum syariah di daerah kepada para pemegang saham-saham masing-masing yaitu pemerintah daerah. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help