Polda Kalsel dan Tiga Polda Lain di Indonesia Resmi Naik Menjadi Tipe A

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA –  Status Polda Kalsel dan tiga polda di Indonesia yakni Polda NTB, Polda Jambi dan Polda  Kalteng resmi naik menjadi Tipe A.

Seperti dilansir website.menpag.goid, kenaikan tipologi terhadap empat Polda dari Tipe B menjadi Tipe disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur setelah tim KemenPAN RB melakukan studi kelayakan dan dinyatakan memenuhi syarat.

Asisten Deputi Asesmen dan Korodinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintahan Kementerian PANRB Nanik Murwanti mengatakan, Menteri PANRB Asman Abnur telah menandatangani surat perihal perubahan tipe kesatuan wilayah dan peningkatan tipe pada empat Polda tersebut.

Baca: Resmi, Ini Jadwal Rekrutmen dan Seleksi CPNS 2018 dari KemenPAN RB

Baca: Piala Dunia 2018 dan Ramadan Buat Dilema Pemain Dunia, Mesut Ozil Pilih Tak Puasa

Surat tersebut menyatakan, pada prinsipnya Menteri PANRB dapat disetujui peningkatan empat Polda. Surat persetujuan itu sudah diserahkan oleh Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini kepada Kapolri yang diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno dalam acara Musrenbang Polri tahun 2018, Senin (14/5/2018).

 “Dalam surat tersebut disebutkan bahwa empat Polda yang diajukan untuk menjadi tipe A dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia menjelaskan, terdapat tiga indikator penilaian, yakni dari faktor umum, utama serta penunjang. Untuk indikator faktor umum, yang dinilai adalah kondisi umum kewilayahan, geografi, demografi, luas wilayah, serta jumlah penduduk.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Bhayangkara FC vs Mitra Kukar Liga 1 Pekan 9 Malam Ini Di Vidio.com

Baca: Doa Hari Pertama Bulan Puasa  Sampai Hari ke 10 Ramadhan Lengkap dalam Bahasa Arab dan Latin

Misalnya jumlah penduduk sangat banyak tapi tidak ada angkanya, kemudian wilayah sangat luas tapi tidak diukur berapa luasnya.

“Harus jelas informasinya seperti jumlah penduduknya berapa banyak, luas wilayah berapa, kemudian kondisi geografis misalkan dianggap sulit, tingkat kesulitannya seperti apa, lebih banyak darat atau lautnya,” ujarnya.

Adapun indikator utama meliputi tugas pokok dari kepolisian, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibnas). Sementara unsur penunjang berasal dari kesiapan sarana dan prasarana, ketersedian personel, tata kelola, akuntabilitas, serta pelayanan publik.

(banjarmasinpost.co.id/eep)