Berita Banjarbaru

Tim Khusus MPTGR Ini Dibentuk Agar Banjarbaru Tidak Merugi, Begini Kata Waki Wali Kota

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, kerugian negara atau daerah

Tim Khusus MPTGR Ini Dibentuk Agar Banjarbaru Tidak Merugi, Begini Kata Waki Wali Kota
nia kurniawan
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Kota Banjarbaru dilantik, Kamis. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan menyampaikan bahwa setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah, khususnya kerugian daerah.

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Untuk itu dia melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) Kota Banjarbaru.

Baca: Resmi, Ini Jadwal Rekrutmen dan Seleksi CPNS 2018 dari KemenPAN RB

Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru H Said Abdullah selaku Ketua Tim, Inspektur selaku Wakil Ketua Tim, Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Tim, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah selaku anggota, Kepala Bagian Hukum selaku anggota, Camat se Kota Banjarbaru.

Baca: Jadwal MotoGP Perancis 2018 - Jorge Lorenzo Sesumbar Bakal Kembali Berjaya di Sirkuit Bugatti

"Oleh karena itu perlu diadakannya penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi baik dalam keuangan ataupun barang daerah. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus atau penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah," katanya.

Majelis ini wadah internal pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan aparat pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, dan inspektorat
yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga yang melakukan perbuatan merugikan keuangan, dan barang daerah. (banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help