Tajuk

Kegaduhan yang ‘Tidak Perlu’

Kemenag mengklaim 200 nama mubalig yang direkomendasikan bisa memberikan pencerahan yang baik buat umat, bukan sebaliknya.

Kegaduhan yang ‘Tidak Perlu’
Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari
Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin. 

ENTAH tidak jelas maksud sebenarnya dari Kementerian Agama tiba-tiba merilis 200 nama mubalig yang bisa menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mengisi pengajian atau tausiah. Kementerian Agama mengklaim 200 nama mubalig yang direkomendasikan bisa memberikan pencerahan yang baik buat umat, bukan sebaliknya.

Dan, kemenag pun kabarnya tidaklah asal pasang nama begitu saja, tapi sudah sudah melalui pertimbangan dan telaahan matang dan panjang. Bahkan, petinggi di kemenag mengklaim sudah meminta pertimbangan dari berbagai tokoh ulama dan ormas-orang Islam.

Terlepas sudah benarkah model rekomendasi mubalig ala kemenag itu, yang jelas, publik melihat ada sesuatu yang membingungkan dari cara pandang pemangku kebijakan di istitusi yang mengatur soal urusan agama ini.
Kita bisa memahami bahwa yang dimaksudkan dengan ‘rekomendasi’ atau dalam bahasa sederhana; ‘yang bisa dipercaya’ sebagai bentuk dari usaha yang baik dari kemenag. Tentunya kemenag sebagai pemegang otoritas utama di sektor keagamaan di negeri ini perlu menjaga harmoni religiusitas masyarakat agar tidak terpengaruh oleh ceramah atau tausyiah seorang mubali yang sengaja meniup-niupkan ajakan tidak baik yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

Itu sebabnya, kemenag tidak sembarangan merekomendasikan 200 nama ulama yang bisa diundang untuk memberikan ceramah atau tausyiah. Setidaknya, ada kriteria tertentu yang harus dimiliki dari seorang mubalig bisa masuk dalam daftar mubalig kepercayaan kemenag. Kriteria itu miliputi memiliki kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, memiliki reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Dan, memang jika menilik dari 200 nama mubalig yang direkomendasikan kemenag, hampir semuanya berpendidikan sarjana mulai strata-1 hingga strata-3, bahkan ada yang bergelar guru besar. Sejumlah nama besar masuk dalam daftar di antaranya Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Abdul Moqsith Ghozali, Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Emha Ainun Najib (Cak Nun), Didin Hafidhuddin, Haedar Nasir, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan sejumlah nama dai terkenal lainnya.

Apakah yang tidak diikutkan dalam kelompok 200 itu sudah dipastikan reputasinya buruk? Baik jawabannya, ya maupun tidak, sebenarnya negara telah menabuh prasangka buruk. Ini yang kemudian bisa melahirkan prasangka-prasangka yang bukan-bukan dari banyak pihak.

Terlepas dari siapa-siapa saja yang masuk dan tidak masuk dalam daftar tersebut, kita melihat adanya upaya dari pemerintah sengaja memberi garis batas terhadap para ulama atau mubalig di negeri ini. Suka tidak suka, kita merasakan keniscayaan dari sebuah ruang hampa yang disikapi melalui pendekatan formalitas sempit.

Tentunya tidak salah kalau kemudian muncul pertanyaan konyol seperti ini; apakah mereka yang tidak masuk dalam daftar rekomendari tidak bisa berceramah atau dilarang sama sekali? Tentunya, jemaah yang menyukai atau mengagumi mubalig tertentu yang tidak direkomendasi, bakal terusik. Oke kita memang bisa berada di zaman dimana lidah bisa dipuasakan, tetapi jari-jemari tentunya sulit diajak ‘berpuasa’. Dan, terkadang media sosial saat ini justru menjadi bom waktu yang dahsyat ketimbang verbalisan seseorang.

Nah, ini yang pastinya tidak diinginkan oleh pemerintah persoalan itu menjadi bola panas yang bisa merugikan pemerintah sendiri. Dan, Menteri Agama Lukman Syaifuddin melurusksan bahwa tidak ada larangan bagi mubalig di luar yang direkomendasikan untuk berceramah atau bertausyiah. Pihaknya hanya merekomendasikan 200 nama yang dimungkinkan bisa diundang yang diyakini bisa memberikan ceramah yang baik buat kemaslahatan umat.

Kita yang awam merasa asing pada ceruk-meruk birokrasi, dimana rekomendasi harus dikatakan sebagai tindakan tergesa-gesa karen dipastikan baka berujung kegaduhan. Padahal, jelang kenduri nasional tahun depan, segala sesuatu yang menimbulkan kegaduhan yang ‘tidak perlu’ bakal disikapi banyak orang dengan cara pandang yang minus. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved