Tajuk

Mengenang Reformasi

KEMARIN tepat 20 tahun Reformasi, sejak Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya lengser pada 21 Mei 1998.

Mengenang Reformasi
(AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK)
Presiden Soeharto pada saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka, Jakarta, pada tanggal 21 Mei 1998. 

KEMARIN tepat 20 tahun Reformasi, sejak Presiden Soeharto yang telah memegang tampuk kekuasaan selama 32 tahun akhirnya lengser pada 21 Mei 1998.

Masih tergambar dalam ingatan sekitar tiga menit, Soeharto yang didampingi Wakil Presiden BJ Habibie, Panglima ABRI Wiranto dan beberapa pembantu dekatnya menyampaikan pernyataan terakhirnya sebagai kepala negara yang diikuti dengan teriakan gembira dari mahasiswa di sudut yang lain, tepatnya di Gedung DPR RI Senayan.

Banyak orang yang mungkin tidak memperhatikan tanggal tersebut, ada juga yang baru mengingatnya saat mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim datang ke Jakarta bersilaturahmi dengan presiden ketiga RI BJ Habibie dalam acara mengenang 20 tahun reformasi (Banjarmasin Post, 21/5/2018) .

Ya, kemarin menjadi moment dimana bangsa ini bergerak ke era yang baru, yang digadang-gadang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Secara dramatis sejak itu pula perubahan dalam tata pemerintahan, militer dan kenegaraan pun dilakukan, sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih baik.

Pertanyaannya kemudian, apakah dalam jangka waktu 20 tahun sejak 1998, cita-cita dan semangat yang digelorakan tersebut sudah tercapai? Ironisnya jawaban yang bisa diberikan adalah belum.
Masih banyak agenda yang memang belum sepenuhnya terlaksana dalam transisi dari Orde Baru menuju Reformasi.

Ada juga komitmen yang belum sepenuhnya bisa terlaksana, sebagaimana cita-cita Reformasi. Diantaranya masalah pemberantasan korupsi. Meski lembaga antirasuah sudah diperkuat dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi apa daya, justru makin banyak kepala daerah di negeri ini yang tersandung kasus korupsi, belum lagi anggota dewan dan pejabat publik lain. Ujung-ujungnya semua terjadi karena kesempatan dan posisi. Ironis memang.

Pun demikian halnya beberapa kasus Hak Asasi Manusia (HAM) peninggalan Orde Baru yang tak juga terungkap, seperti halnya kasus Marsinah dan Udin. Tabir gelap masih menyelimuti peristiwa-peristiwa tersebut, meski sudah lima presiden berganti sejak reformasi.

Belum lagi munculnya aksi terorisme yang malah lebih banyak di era reformasi. Walau diakui teorisme tak lepas juga dari pengaruh global, tapi bagi sebagian generasi tua justru memandang bahwa era Orde Baru-lah yang paling stabil dan minim aksi terorisme. Nostalgia akan ‘stabilitas keamanan’ di era lalu, tak bisa diabaikan.

Dua puluh tahun waktu yang lama untuk menata dan berbenah diri. Cukup sudah bereksperimen dengan sistem baru, saatnya menjalankan dengan penuh komitmen tanpa embel-embel kepentingan. Penegakkan HAM, sikap antikorupsi dan pemerataan pembangunan, tak perlu diulang-ulang lagi, tapi sudah menjadi bagian dari kebijakan siapapun rezim di era reformasi ini.

Tak boleh dilupakan juga bahwa sebentar lagi Indonesia akan mengadakan pemilihan presiden di 2019. Mengingat pahitnya sejarah reformasi 1998 yang penuh darah dan dinodai kerusuhan, para petinggi negeri ini harus mengingat agar tak ada lagi peristiwa serupa dalam transisi demokrasi. Jangan korbankan rakyat tak berdosa demi ambisi menjadi penguasa negeri. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help