Berita Banjarmasin

Soal Hamli Kursani, Wali Kota Minta Semua Pihak Bersabar

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sangat irit bicara soal penonakatifan sekretaris daerah (sekda) Hamli Kursani

Soal Hamli Kursani, Wali Kota Minta Semua Pihak Bersabar
Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho
Ombudsman RI Kalsel memita keterangan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, terkait penonaktifkan Sekda Hamli Kursani dengan tuduhan pelanggaran interdispliner, Sabtu (28/4/18) lalu. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina sangat irit bicara soal penonakatifan sekretaris daerah (sekda) Hamli Kursani dengan tuduhan indisipliner. Bahkan Ibnu Sina meminta semua pihak bersabar karena saat ini terhadap kasus Sekda Hamli Kursani.

"Ini lagikan lagi puasa. Semua pihak diharapkan bersabar. Ngga usahlah dikomentari soal kasus Hamli Kursani. Soal ditunjuknnya plh Sekda Hamdi tentu ada aturanya," kata Ibnu Sina, Selasa (22/5/2018).

Sebelumnya, penokatifkan sekretaris daerah (sekda) Hamli Kursani dengan tuduhan interdisipliner oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, diprotes oleh Wakil Wali Hermansyah. Suratnya penonkatifkan sekda itu ditembuskan ke Wakil Wakil Kota Hermansyah, namun kenyataannnya tidak demikian.

Baca: Hasil & Live Streaming Piala Thomas 2018 - Marcus/Kevin Tumbang, Indonesia vs Thailand 1-1

"Saya pertanyakan kenapa penoaktifkan Sekda Hamli Kursani itu tidak memberi tahu saya," kata
Hermansyah.

Menurut Hermansyah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin tak juga tak memberikan surat tembusan penonaktifkan sekda Hamli Kursani ke dirinya. Padahal, dirinya itu sebagai pengawasan kinerja PNS di kota ini.

"Jabatan wakil wali kota itu punya poksi sebagai jabatan pengawas para ASN," katanya.

Hermansyah juga mempertanyakan jabatan Plh sekda Kota Banjarmasin yang dijabat oleh Hamdi. Selain itu, soal Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) yang menunjuk Rusmin asisten bidang administrasi umum pemko Banjarmasin) dan Irwan Mirza (Kabag Umum Pemko Banjarmasin.

Baca: Live Streaming Thomas Cup 2018 Setelah Siaran Langsung TVRI Terputus, Indonesia vs Thailand 1-1

"Kami menanyakan kepada BKD soal tiga surat edaran yang hingga kini saya belum mendapatkan tembusannya. Seharusnya saya tahu. Ini ada apa gerangan," keluh Hermansyah.

Menurut Hermansyah, dirinya sudah kasus penonaktifkan sekda Hamli Kursani kepada forum wakil kepala daerah se- Indonesia beberapa waktu lalu. Menurut forum tersebut kasus seperti yang dialaminya itu belum pernah terjadi dan itu seharusnya tidak terjadi.

"Ini masih soal surat tembusan. Belum lagi soal plh Sekda sekda seharusnya ada batasan waktu. Ini katanya sudah lama," ucapnya.

Dijelaskan Hermansyah, terkait petugas KPA yang ditugaskan dan bila nanti sekda sudah dikembalikan apakah yang ditandatangani oleh petugas KPA itu sah dan apakah harus mengulang.

Baca: Live Indosiar! LIVE STREAMING Arema FC vs Bhayangkara FC Liga 1 2018 via Indosiar Vidio.com

"Dikuatirkan ini telah melanggar yang berkaitan dengan keuangan. Apabila melanggar tentu ada sangsinya, namun kita kembalikan tentang bagaimana aturan mainnya," tegas Hermansyah.

Dihubungi terpisah, Ketua Ombudsman Kalsel Nurhalis Majid, menyatakan hasil rekomendasi dari pemeriksaan SK penonaktifkan sekretaris daerah (sekda) Hamli Kursani dengan tuduhan interdisipliner oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina telah selesai.

"Rekomendasi dari Ombudman segera kita sampaikan ke Wali Kota dan tentu ada konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh wali kota," kata Nurhalis tanpa menyebut apa hasil rekomendasi itu.

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved