Opini Publik

Kontroversi Rilis Daftar Penceramah Kementerian Agama

Pada 18 Mei lalu kementerian ini merilis daftar nama dai, juru dakwah, mubalig atau penceramah sebanyak 200 orang

Kontroversi Rilis Daftar Penceramah Kementerian Agama
KOLASE BPOST ONLINE
Ustaz Abdul Somad dan Lukman Hakim Saifuddin 

Oleh: Ahmad Barjie B, Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari (Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Kalsel)

Rupanya Kementerian Agama tidak mau ketinggalan dalam urusan menambah ‘gaduh’ di negeri ini. Pada 18 Mei lalu kementerian ini merilis daftar nama dai, juru dakwah, mubalig atau penceramah sebanyak 200 orang, yang direkomendasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dakwah.

Saya sudah membuka situs resmi Kementerian Agama yang memuat daftar tersebut, dan sudah membaca nama-nama mereka dari a sampai z. Mereka ada yang dikenal dan kurang dikenal, kebanyakan berpendidikan S3, S2 dan S1. Tetapi tidak semua ulama yang berpendidikan tinggi masuk daftar.

Baca: Tak Ada Ustaz Abdul Somad di 200 Mubaligh Kemenag, Menteri Agama: Rilis Bukan Berarti Memilah-Milah

Kriteria yang digunakan Kementerian Agama dalam menyusun daftar ini adalah kompetensi ilmu agama yang mumpuni, reputasi dalam berdakwah tidak diragukan, serta komitmen kebangsaan yang tinggi. Umumnya penceramah yang dirilis berhaluan moderat, akademisi, intelek, bahkan ada yang cenderung liberal.
Daftar ini menjadi kontroversial karena Kementerian Agama tidak memuat sejumlah tokoh ulama, dai dan penceramah kondang yang selama ini menjadi idola masyarakat. Meskipun Kementerian Agama masih akan menambah daftar tersebut, dalam arti jumlahnya bersifat dinamis, namun tidak dimasukkannya sejumlah tokoh dari daftar awal, menunjukkan Kementerian Agama telah melakukan penilaian subjektif dan sepihak.
Menjadi pertanyaan, apakah Kementerian Agama berwenang menilai seseorang ulama atau dai masuk daftar atau tidak. Bukankah kewenangan itu ada pada masyarakat, artinya masyarakatlah yang menilai siapa ulama dan juru dakwah yang mereka kehendaki.

Baca: Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat dan Arifin Ilham Tak Masuk Dalam 200 Mubaligh yang Dirilis Kemenag

Memang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dirilisnya daftar penceramah itu karena permintaan masyarakat. Masyarakat sering meminta Kementerian Agama memberikan informasi, siapa saja ulama atau dai yang patut berceramah di lingkungan mereka.

Alasan permintaan masyarakat ini tentu perlu dikritisi. Biasanya hanya instansi pemerintah, swasta, musala atau masjid yang bernaung di dalamnya saja yang meminta Kementerian Agama menginformasikan ulama atau dai yang akan mengisi kegiatan keagamaan di instansi bersangkutan. Bahkan ada instansi yang meminta Kementerian Agama menyusunkan jadwal khutbah di masjid yang mereka kelola setiap tahunnya dan menghubungi khatibnya.
Adapun masjid, musala dan lembaga pengajian yang didirikan dan dikelola masyarakat, umumnya bebas memilih dan menentukan ulama dan dai untuk berceramah. Boleh dikata mereka tidak pernah meminta rekomendasi dari Kementerian Agama. Karena itu alasan “permintaan masyarakat” sehingga daftar itu muncul, sedikit meragukan. Mungkin hanya mencerminkan “masyarakat” dalam arti terbatas, bukan masyarakat luas. Mestinya, daftar itu cukup untuk “masyarakat” yang memintanya, bukan untuk dirilis dan dipublikasikan secara nasional dan terbuka sehingga menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Baca: Komentar Din Syamsuddin Soal Permintaan Maaf Menteri Agama Terkait Daftar 200 Mubaligh

Tugas Alami
Berdakwah dalam arti luas, termasuk berceramah, bertablig dan istilah lainnya, adalah tugas alami setiap umat Islam. Yang punya ilmu agama, banyak atau pun sedikit sama-sama wajib berdakwah, dan yang kurang tahu ilmu agama wajib mendengarkan dan mengikuti ajakan dakwah.

Juru dakwah hakikatnya ulama, dan ulama adalah pewaris Nabi. Ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi menegaskan, juru dakwah bertugas sebagai “syahid”, yaitu menjadi saksi keislaman dan ketaatan agama orang yang diajaknya, sebagai “basyir” (pemberi kabar gembira) melalui amar ma’ruf berupa ganjaran pahala, keselamatan, kebahagiaan dan balasan surga bagi yang mengikuti dakwah, sebagai “nazir” (pemberi peringatan) melalui nahi munkar akan adanya risiko dosa, kerusakan, siksa kubur dan neraka bagi yang melanggar ajaran agama. Mereka juga sebagai dai, yang dengan izin Allah memanggil umat agar mengikuti petunjuk Allah, menyampaikan berbagai ajaran agama, serta sebagai cahaya yang menerangi (siraj al-munir) agar umat tidak tersesat di jalan kegelapan.

Meskipun tetap dianjurkan berdakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan bertukar pikiran secara baik, tugas ini bersifat merata tanpa pandang bulu. Dakwah wajib disampaikan kepada muslim dan nonmuslim, pemerintah dan rakyat, bahkan kepada sesama ulama dan dai pun wajib saling mendakwahi, saling menasihati. Allah mengatakan, ulama dan juru dakwah sangat takut dan taqwa kepada-Nya melebihi kalangan lain.
Karena komitmen ini wajar di antara ulama dan juru dakwah ada yang keras dan tegas, dan ada kalanya lembut, sesuai sifat dan pembawaan masing-masing. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Sidik Mujahid, yang juga menolak rilis daftar penceramah ini, sudah sewajarnya ada di antara ulama dan dai yang bersuara keras terhadap pemerintah dan masyarakat pada umumnya, karena memang banyak hal yang perlu dikritisi.

Jangan Dikotakkan
Perbedaan cara dan gaya seseorang berdakwah tidak boleh menjadi alasan mereka diklasifikasi dalam daftar dan kelompok tertentu, misalnya moderat dan radikal, tradisional dan modern dan sebagainya. Itu semua hanya peristilahan barat yang tidak ada dalam kamus Islam.

Sepanjang berdakwah berdasarkan Alquran dan hadis tentu harus diterima lapang dada. Yang penting dalam konteks Indonesia tidak bertentangan dengan pilar-pilar bangsa yang disepakati, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita yakin, dengan komitmen keislaman yang tinggi, sekaligus pula mereka memiliki komitmen kebangsaan yang tidak diragukan. Sebab cinta negeri juga bagian dari iman.

Pemerintah hendaknya menghargai dan mengakui keunggulan komparatif muslim Indonesia dan ulamanya. Pengakuan tersebut berwujud dengan memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berdakwah dan didakwahi oleh ulama yang mereka sukai, tanpa perlu intervensi.

Muslim Indonesia membangun sendiri tempat ibadahnya, ulama dan juru dakwahnya hidup mandiri, jadi tidak membebani pemerintah. Lebih-lebih para kyai, tuan guru dan ustadz di masyarakat, meski banyak yang tidak memiliki gelar kesarjanaan, ilmu agama mereka mumpuni dan sangat ikhlas mendakwahi dan membina masyarakat. Berbeda dengan Arab Saudi dan beberapa negara muslim, masjid-masjid dibangun pemerintah, ulama, khatib hingga imam masjid pun digaji pemerintah. Wajar pemerintah mengatur lebih jauh, karena telah membiayai.
MUI meminta rilis daftar dai yang dibuat Kementerian Agama ini tidak jadi polemik. Dan Nazaruddin Umar, mantan Sekjen Kementerian Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal, juga meminta masyarakat tenang saja. Menurutnya mereka yang masuk daftar tidak perlu bangga, dan yang tidak masuk jangan kecewa.

Tetapi daripada menimbulkan kontroversi, saya sependapat dengan KH Fahmi Salim, daftar dan rilis penceramah itu tidak perlu dan sebaiknya ditiadakan saja. Lebih baik Kementerian Agama membina penceramah yang ada, dan penyuluh agama honorer yang selama ini bergaji sangat kecil diupayakan lebih meningkat gaji dan kesejahteraannya. Hal begini lebih bermanfaat untuk kebaikan agama dan umat. Wallahu a’lam. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help