Berita Balangan

Boyamin Lapor ke Kejati Kalsel Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Perusahaan Tambang di Balangan

Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendatangi Kejaksaan Tinggi

Boyamin Lapor ke Kejati Kalsel Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Perusahaan Tambang di Balangan
BANJARMASINPOST.co.id/irfani rahman
Koordinator MAKI , Boyamin Saiman 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Koordinator Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Jalan DI Panjatan, Kamis (24/5/2018) siang.

Kepada wartawan Boyamin mengungkapkan maksud kedatangannya ke Kejati Kalsel.

Ia ingin menyampaikan dugaan korupsi pengadaan tanah milik warga untuk perusahaan  tambang yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.

Ditambahkannya bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat, pihaknya menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU mark up/mark down tukar guling tanah pengganti aset milik Pemda Balangan dengan tanah yang dibebaskan perusahaan tambang yang diduga dilakukan oknum pejabat Pemerintah Kabupaten Balangan dengan waktu kejadian 2017-2018.

Baca: Live TVRI! Link Live Streaming Piala Uber 2018 Indonesia vs Thailand Streaming TVRI: Awas Ratchanok

Baca: Jadwal Live TVRI Perempat Final Piala Thomas dan Piala Uber 2018 : Marcus/Kevin vs Malaysia

Baca: 3 Link Live Streaming Perempatfinal Piala Uber 2018 Indonesia vs Thailand, Jadwal dan Susunan Pemain

Baca: Lucinta Luna Kena Batunya, Warga Manokwari Tolak Maafnya, Ucap Kata yang Artinya Kelamin Pria

Baca: Jadwal Buka Puasa Hari Ini, Kamis 24 Mei Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

Menurutnya, peristiwanya dimana Satgas pengadaan tanah untuk kepentingan Pemkab Balangan melakukan pembelian tanah milik warga seluas 13 hektare, satu hamparan yang terletak di Kecamatan Paringin Selatan.

Pengadaan lahan tanah ini dibeli dari warga yang diduga harga di mark up dua kali lipat dengan cara tanah dibayar Rp 60 ribu per meter.

"Namun kenyataannya masing-masing warga hanya menerima separohnya yakni Rp 30 ribu per meter," paparnya juga menyertakan nama-nama warga tersebut.

Kemudian ada juga harga dinaikkan sangat tinggi sehingga menguntungkan pemilik dan merugikan negara. Yang mana hargha maksimal Rp60 ribu per meter namun kenyataan dibayar dengan harga Rp250 ribu per meter dan ini ada dua warga menerima. (BANJARMASINPOST.CO.ID/Irfani)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved