Berita Hulu Sungai Utara

Dinas Perkim HSU Mengajukan Permohonan Bedah Rumah

Pemerintah Daerah HSU tahun 2018 kembali melaksanakan program bedah rumah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dinas Perkim HSU Mengajukan Permohonan Bedah Rumah
banjarmasinpost.co.id/helriansyah
bedah rumah. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Pemerintah Daerah HSU tahun 2018 kembali melaksanakan program bedah rumah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR sebanyak 50 unit rumah dengan biaya setiap rumah sebesar Rp 15 juta.

Pihaknya juga telah mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi untuk kembali mendapatkan dan mendapatkan informasi bahwa usulan mereka masih belum diterima.

"Kami mengajukan permohonan program bedah rumah melaluo Pemprov tapi masih belum disetujui, bukan kami menolak karena adanya keterbatasan sumber daya manusia," ungkapnya.

Baca: Pangeran Harry-Meghan Markle Menikah, Keluarga Kerajaan Ternyata Tidak Bahagia dan Gelisah

Diakuinya pada 2017 lalu saat program bedah rumah masih dibawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten HSU memang mendapatkan bantuan dari pusat sebesar Rp 10.3 miliar untuk sekitar 600 rumah.

Dan program tersebut sempat terkendala dengan adanya keterlambatan pendataan penerima ditambah dengan perubahan SOTK yang memindahkan program tersebut ke Dinas Perumahan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim dan LH).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim dan LH Rusnaidy, dan program tersebut tetap dilanjutkan pada tahun ini namun hanya mendapat jatah 50 unit rumah.

Baca: Waduh! 4,4 Juta Pemakai iPhone Tuntut Google Rp 60,7 Triliun, Ini Gara-garanya

Pimpinan daerah juga telah memberikan teguran dan sanksi bagi penanggungjawab untuk pelaksanaan program.

"Untuk program bedah rumah yang dari Pemprov pada 2017 sudah kami selesaikan dengan memperbaiki 300 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan," ungkapnya.

Untuk tahun depan pihaknya masih akan terus mengusulkan kembali dan berharap bisa diterima agar semakin banyak warga yang mendapatkan perbaikan rumah.

Rusnaidy menambahkan untuk pemilihan penerima bantuan sosial melibatkan tenaga teknis yang juga bekerjasama dengan aparat desa.

Baca: Hari Ini Jadwal Pengumuman UN SMP 2018, Begini Cara Melihat Hasil UN SMP dan UN MTs 2018 Via Online

Warga yang menerima termasuk dalam kategori tidak mampu, berpenghasilan rendah serta memiliki rumah yang kurang layak dan dibangun di tanah sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan hak tanah.

untuk usulan penerima bantun diawali dengan adanya sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat, dan dilanjutkan dengan pengajuan proposal oleh aparat desa dengan menyertakan berbagai persyaratan.

"Proposal diserahkan dan akan ditinjau kembali oleh tenaga teknis kelapangan, survei dilakukan untuk keakuratan data yang diserahkan dengan kondisi sebenarnha di lapangan," ungkapnya.

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved