Tajuk

Dilema Bonus Kelulusan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberi bonus kepada siswa SMA/SMK peraih nilai tertinggi.

Dilema Bonus Kelulusan
KOLASE BPOST ONLINE
Ilustrasi konvoi dan corat coret saat kelulusan. 

BERAKHIR sudah penantian para pelajar yang baru saja menjalani kelulusan. Nilai UNBK SMA dan SMP sederajat pun telah diketahui, termasuk peraih nilai tertinggi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberi bonus kepada siswa SMA/SMK peraih nilai tertinggi. Tapi, bagaimana dengan peraih nilai tertinggi dari madrasah serta dari SMP? Soalnyam SMP bukan berada di bawah kewenangan Pemprov Kalsel, tapi pemerintah kota/kabupaten.

Madrasah (ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah) berada di bawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).

Sementara, Kanwil Kemenag Kalsel tak memberi bonus seperti yang dilakukan Pemprov Kalsel karena ketiadaan anggaran.

Kanwil Kemenag Kalsel berupaya minta bantuan Pemprov Kalsel. Tujuannya supaya ada juga bantuan serupa. Namun dilematisnya, jika Pemprov memberi bantuan uang kepada kementerian, hal itu dianggap menyalahi aturan.

Ihwal itu pun terganjal birokrasi. Sedangkan anak-anak kita, tentu tak mengetahui urusan institusi vertikal atau horizontal. Mereka cuma tahu belajar dan bersekolah.

Bagaimana jika di antara mereka tidak mampu melanjutkan pendidikannya karena tidak ada uang? Sementara tak kunjung ada dana bantuan dan tidak ada beasiswa dari pemerintah. Di pihak lain, pejabat pemerintah provinsi tetap keukeuh pada aturan sehingga menegaskan tidak bisa membantu.

Ironisnya ketika pemerintah daerahnya pun tidak bisa membantu dengan alasan klise yakni tidak ada anggaran. Jangankan membantu si anak, bangunan fisik sekolah saja banyak yang rusak. Akhirnya, si anak kebingungan ketika ingin melanjutkan pendidikannya. Tragis nian nasibnya. Ini baru kasus setingkat SMA. Bagaimana yang tingkat SMP yang kewenangannya di bawah pemko/pemkab.

Kalau pun ada bantuan, bakalan menyesuaikan anggaran masing-masing. Pemerntah daerah yang mampu, bisa jadi akan memberi bantuan dan mungkin cukup besar. Sedangkan pemerintah daerah yang anggarannya minim, kemungkinan besar tidak akan bisa memberi bantuan apa-apa.

Harapan masyarakat, kalau ada anak yang dapat bantuan, maka bantu juga anak lainnya terutama yang tidak mampu. Anak-anak kita tidak ada urusan dengan birokrasi yang ribet. Mereka cuam perlu melanjutkan sekolah sebagaimana janji pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah.

Setidaknya pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabu­paten termasuk Kemenag bisa segera duduk bersama. Rumuskan kebijakan bersama demi masa depan generasi muda di Banua ini terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin.

Bukankah mereka juga pemegang tongkat estafet di Banua ini? Mereka juga punya hak menikmati pendidikan di negeri dan daerah yang kaya sumber dalam ini. Semoga, segera ada jalan keluar terbaik untuk anak-anak Banua. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help