Berita Banjarmasin

Polemik Pernonaktifan Sekda, Ombudsman Kalsel Ingatkan Ibnu Sina

Pernyataan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang memprotes Ombudsman Kalsel karena dinilai tak berwenang memeriksa SK penoankatifkan

Polemik Pernonaktifan Sekda, Ombudsman Kalsel Ingatkan Ibnu Sina
BPost Cetak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pernyataan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina yang memprotes Ombudsman Kalsel karena dinilai tak berwenang memeriksa SK penoankatifkan sementara Sekda Hamli Kursani, langsung memantik reaksi Ketua Ombudsman Kalsel Nurhalis Majid.

Menurutnya, dari pada terus berpolemik, wali kota lebih baik secepatnya melaksanakan saran tindakan korektif Ombudsman.

"Jika tidak dilaksanakan, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) akan kami serahkan ke Kantor Pusat Ombudsman RI untuk dinaikkan menjadi rekomendasi," tegasnya.

Baca: Pencinta Nyai Roro Kidul, Inilah Sosok Suparman Pemilik Istana, Dulunya Pedagang Sayur Keliling

Menurut Nurhalis, rekomendasi Ombudsman sifatnya imperatif.

Jika rekomendasi tak dilaksanakan akan berlaku ketentuan sebagaimana pasal 351 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Maka pada saat itu yang akan turun memaksa bukan lagi Ombudsman, tapi pemerintah pusat melalui Depdagri. Masalahnya akan melebar, bahkan mengarah pada jabatan wali kota itu sendiri," katanya,

Baca: Malu Anaknya Hina Presiden Jokowi, Papan Plang Praktik Dokter Sang Ayah Terpaksa Dicopot

Nurhalis kembali mengingatkan Ibnu Sina, sebelum masalahnya terus naik di tangani Ombudman pusat, Wali Kota disarankan segera saja mematuhi saran tindakan korektif Ombudsman.

Percayalah bahwa Ombudsman dalam memberikan pendapat dan sarannya didasari oleh keinginan memperbaiki pelayanan publik.

Dijelaskan Ibnu Sina, kasus penonaktifkan sementara sekda Hamli Kursani ini sederhana dan akan selesai bila saran dilaksanakan.

Baca: Lolita Agustine Siapkan 3 Baju untuk Lebaran, Padahal Jelas-jelas Tak Merayakan

Tapi bila terus berpolemik, hanya akan mengganggu pelayanan publik dan tentu berimplikasi politik.

Dijelaskannya, kalau rekomendasi ombudsman pusat tak juga dilaksanakan, maka Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina akan dipanggil Kemendagri untuk disekolahkan, yang berarti wali kota dianggap tidak kompeten sebagai wali kota.

Dalam SK penoankatifkan sementara sekda Hamli Kursani dengan tuduhan pelanggaran interdipliner, Wali Kota Banjarmasin mendapatkan dua tanggapan sekaligus dari lembaga negara, yakni Ombudsman Kalsel dan Komisi Apatur Sipil Negara (ASN).

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help