Berita Nasional

Sri Mulyani Sebut Pegawai Honorer Dapat THR, Ini Besar Dana yang Dialokasikan untuk THR Juni 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai pemberian tunjangan hari raya ( THR) untuk pegawai honorer.

Sri Mulyani Sebut Pegawai Honorer Dapat THR, Ini Besar Dana yang Dialokasikan untuk THR Juni 2018
kompas.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepastian pengawai honorer juga mendapat tunjangan hari raya (THR) dipastikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menkeu memberikan penjelasan mengenai pemberian THR untuk pegawai honorer. Ini untuk menanggapi pemberitaan terkait hal tersebut.

Pada akun Facebook resminya, Sri Mulyani menjelaskan pemberian THR bagi pegawai honorer atau non-PNS di tingkat pusat, yakni kementerian dan lembaga. Dijelaskan pula pemberian THR untuk pegawai honorer di pemerintah daerah dan guru daerah.

"Pegawai Honorer Instansi Pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubhakti (office boy atau cleaning service) dibayarkan tambahan honor sebesar 1 bulan sebagai THR. Pegawai honor tersebut lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak," tulis Sri Mulyani seperti dikutip pada Sabtu (26/5/2018).

Baca: Prediksi Final Liga Champions 2018 Real Madrid vs Liverpool : Full Team!

Baca: Live Indosiar! Live Streaming PSMS Medan vs Arema FC Liga 1 Pekan 11 Via Streaming Indosiar

Adapun anggaran untuk THR pegawai kontrak pada Satker Pemerintah Pusat alokasinya sudah diperhitungkan pada DIPA masing-masing kantor pada Belanja Barang Operasional Perkantoran, bukan Belanja Pegawai. Ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan dalam penyusunan anggaran tahun 2018 dan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditetapkan dalam SK Pejabat yang Berwenang (Kepala Satker).

"Alokasi dana bagi pegawai kontrak tersebut untuk kebutuhan pembayaran THR bulan Juni 2018 adalah sebesar Rp 440,38 miliar," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Kemudian, dalam rangka mengatur pemberian honor tersebut telah diterbitkan surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018. Sri Mulyani menjelaskan, saat ini satker-satker Pemerintah Pusat telah mulai memproses pembayaran honor untuk pegawai honorer tersebut sesuai ketentuan.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV Final Liga Champion Malam Ini Real Madrid vs Liverpool

Baca: Live Indosiar! Live Streaming PSMS Medan vs Arema FC Liga 1 Pekan 11 Via Streaming Indosiar

"Diharapkan penerima honor juga menerima THR honor sebelum Idul Fitri," ungkap Sri Mulyani.

Dengan demikian, sebenarnya seluruh pegawai non PNS pada Pemerintah Pusat diberikan THR, dengan klasifikasi adalah untuk Pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian seperti berupa SK Menteri diberikan THR sesuai ketentuan PP 19 Tahun 2018 dan PMK Nomor 53 Tahun 2018. Termasuk di dalamnya dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB dan lain-lain.

Untuk pegawai non PNS atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Kepala Satker seperti sopir, satpam, pramubhakti, sekretaris dan lain-lain, diberikan THR sesuai alokasi pada DIPA, kontrak kerja dan SK, berdasarkan PMK 49 Tahun 2017 dan pembayarannya menggunakan PMK 190 Tahun 2012.

(Penulis : Sakina Rakhma Diah Setiawan/KOMPAS)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani: Pegawai Honorer Dapat THR"

Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved