Lapor Mang

Bagaimana Aturan Pajak Nopol Luar Daerah, Perlukah Lapor ke Kepolisian?

Apakah ada aturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang plat kendaraan bermotornya luar Provinsi Kalsel

Bagaimana Aturan Pajak Nopol Luar Daerah, Perlukah Lapor ke Kepolisian?
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Ilustrasi - Tiga unit dumptruk bermuatan diperiksa kelengkapan surat kendaraan oleh anggota Satlantas Polres Tanahlaut, Rabu (9/5/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Yth Kepada pihak terkait, khususnya kepolisian dan dinas perhubungan Kalimantan Selatan. Saking banyaknya kendaraan bermotor pelat luar Provinsi Kalsel yang berlalu lalang di jalanan Kalsel, apakah ada aturan daerah yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang plat kendaraan bermotornya luar Provinsi Kalsel untuk melapor ke kepolisian?

Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tidak ada sangat disayangkan karena supaya perolehan Pajak Daerah sesuai dengan pemanfaatannya dan bisa menambah pemasukan pajak daerah. Terima kasih, 082262277226

TANGGAPAN:

TERIMA Kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Memang kita akui di wilayah Kalsel marak kendaraan bermotor berasal dari luar daerah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena banyaknya perusahaan dan pekerja dari luar daerah yang bekerja di Kalsel.

Sejumlah showroom mobil yang memasok kendaraan bermotor dominan dari luar daerah. Hal ini memang secara tidak langsung mengakibatkan sedikit gangguan Kamseltibcar Lantas di Kalsel karena makin padatnya lalu lintas.

Selain itu juga berpengaruh terhadap pasokan BBM. Karena pasokan BBM disesuaikan jumlah kendaraan bermotor.

Sesuai UU No 22/2009 pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan ke Polri jika kendaraan bermotor yang digunakan terus-menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan tersebut diregistrasi.

Pelaporan itu tersebut hanya untuk pendataan dan pengawasan, bukan menarik pajak. Regulasi yang mengatur pengenaan pajaknya yakni Perda Kalsel 10/2001 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Daerah Tingkat I Kalsel Nomor 2 Tahun 1999.

Pada pasal 3 menyebut pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan nomor polisi bukan DA yang berada di Kalsel lebih dari 90 hari berturut-turut wajib membayar pajak kendaraan bermotor tersebut kepada kepala daerah. Kewajiban ini dihutung mulai hari ke 91 sejak kendaraan bermotor dimaksud berada di daerah.

AKBP Afri Darmawan SIK MH
AKBP Afri Darmawan SIK MH 

Kasubdit Bingakkum Ditlantas Polda Kalsel

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help