Berita Banjarmasin

Panitia Seleksi Dirut PDAM Bandarmasin Mengadu ke Ombudsman Kalsel ke Pusat

"Laporan resmi ini kami buat karena justru Ombudsman Kalsel yang melakukan mal adminitrasi"

Panitia Seleksi Dirut PDAM Bandarmasin Mengadu ke Ombudsman Kalsel ke Pusat
edi nugroho
KETUA panitia seleksi (pansel) calon Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih, Ichwan Noor Khalik menunjukan surat pengadukan ke Ombusdman RI pu 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua panitia seleksi (pansel) calon Direktur Utama (Dirut) PDAM Bandarmasih, Ichwan Noor Khalik resmi mengadukan Ombudsman RI perwakilan Kalsel, ke Ombudsman pusat di Jakarta.

"Laporan resmi ini kami buat karena justru Ombudsman Kalsel yang melakukan mal adminitrasi. Bukan, pansel Dirut PDAM yang melakukan mal adminitrasi. Surat pengaduan ini sudah kita layangkan ke Ombudsman RI pusat," kata Ichwan, kepada pers, Senin (28/5/18).

Menurut Ihwan, pasca melakukan seleksi Dirut PDAM Bandarmasih, pansel menerima laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dari Ombudsman Kalsel yang menganggap panitia melakukan mal adminitrasi dan tidak prosedural.

Baca: Streaming Timnas U-19 Asuhan Indra Sjafri vs Persis Solo Laga Uji Coba Malam Ini, Live Mycujoo.tv!

Baca: Tidak Live Inews TV! LIVE STREAMING Timnas Putri Indonesia vs Thailand via Mycujoo.tv

"Setelah itu, Ombudsman Kalsel meminta pansel Dirut PDAM Bandarmasih melakukan seleksi tambahan," katanya.

Ichwan bersikeras proses seleksi Dirut PDAM itu sudah benar dan artinya pembatasan wilayah itu tidak melanggar undang-undang. PDAM bukan bukan perusahaan itu bukanlah spesifik dan bukan hanya satu-satu di Indoensia.

"PDAM sendiri itu ada di seluruh Indonesia sehingga dibatasi pelamar yang ada di Kalsel. Kami dianggap melakukan mal adminitrasi dan tidak prosedural," katanya.

Saat ini, sambung Ichwan, pansel Dirut PDAM Bandarmasih kini menggugat Ombudsman. Sebab, ombudsman sejak bertahun-tahun lalu telah melakukan pelanggaran mal adminitrasi berdasarkan pasal pasal 24, pasal 35 dan pasal 36 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Dijelaskannya, dalam pasal-pasal tersebut disebutkan prosedur yang wajib dipatuhi Ombudsman baik di daerah atau ombudsman pusat.

Kesalahan fatalnya selama ini, Ombudsman Kalsel itu tak prosedural, yakni melihat kesalahan orang lain dan tidak melihat kesalahan diri sendiri.

"Kami berharap Ombudsman RI pusat itu memeriksa Ombudsman RI perwakilan Kalsel," katanya. (ogi)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved