Ujian Nasional 2018

Desak Kemendikbud Evaluasi Ujian Nasional, KPAI Sebut Tak Sesuai Nawacita Presiden Jokowi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi

Desak Kemendikbud Evaluasi Ujian Nasional, KPAI Sebut Tak Sesuai Nawacita Presiden Jokowi
banjarmasinpost.co.id/edi nugroho
(Ilustrasi) Ujian Nasional 2018 di salah satu SMPN di Banjarmasin, Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan penyelenggaran Ujian Nasional ( UN).

Hal itu diungkapkan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (29/5/2018).

"Anjloknya hasil UN tahun 2018 seharusnya menjadi momentum bagi Kemdikbud untuk melakukan evaluasi kebijakan UN," kata Retno.

Menurut Retno, alasan KPAI mendesak dilakukannya evaluasi pelaksanaan UN tersebut karena ada sejumlah catatan.

Baca: Mengejutkan! KPAI Minta Kemendikbud Moratorium UN, Begini Alasan KPAI Ajukan permintaan seperti itu

Baca: Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Persipura Liga 1 Pekan 11 Selasa (29/5)

Baca: 20 Contoh Ucapan Selamat Hari Raya Waisak 2018 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Pertama, hasil nilai UN tahun 2018 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Hasil yang anjlok ini sudah diprediksi banyak orang, mengingat begitu banyak siswa SMA dan SMP peserta UN tahun 2018 yang mengeluhkan sulitnya soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)," kata dia.

Kedua, sulitnya soal UNBK tersebut disebut oleh Kemendibud sebagai soal High Order Thinking Skill (HOTS).

Adapun, soal jenis itu diketahui tidak pernah diperkenalkan selama kegiatan belajar mengajar dan bahkan beberapa materi tidak sesuai dengan kisi-kisi UN.

"Maka sudah semestinya pihak Kemedikbud mengevaluasi soal dan pembuat soalnya," tegas dia.

Ketiga, KPAI pun mengingatkan kembali keputusan MahKamah Agung RI tahun 2009 yang memerintahkan kepada negara untuk tidak melaksanakan UN.

Halaman
12
Editor: Ernawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help