Pemilu 2019

KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg, Presiden Jokowi Malah Minta KPU Telaah Ulang Aturannya

KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg, Presiden Jokowi Malah Minta KPU Telaah Ulang Aturannya

KPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg, Presiden Jokowi Malah Minta KPU Telaah Ulang Aturannya
Kompas.com
Presiden Jokowi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor untuk menjadi calon legislatif (Nyaleg) Pemilu 2019. Presiden Joko Widodo (jokowi) memberi tanggapan dengan menyatakan KPU agar menelaah lagi larangan itu.

Presiden Joko Widodo menyatakan, mantan narapidana kasus korupsi punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif (Pemilu 2019).

"Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Baca: Terjadi Penembakan di Belgia, 3 Orang Tewas, Pelakunya Terkait ISIS?

Baca: Rumah Kos 2 Lantai Terbakar di Surabaya, 8 Penghuni Tewas Terjebak Api

Jokowi mengakui adalah wilayah KPU untuk membuat aturan. Namun, Jokowi menyarankan agar KPU melakukan telaah lagi.

"Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi.

Niat KPU melarang mantan napi kasus korupsi untuk menjadi caleg ini juga sebelumnya mendapat penolakan dari DPR, Kementerian Dalam Negeri hingga Bawaslu.

Namun, KPU menegaskan akan tetap membuat aturan tersebut dan memasukkannya dalam Peraturan KPU.

Baca: Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Persipura Liga 1 Pekan 11 Selasa (29/5)

Sementara itu, sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai, rencana Komisi Pemilhan Umum (KPU) tetap melarang eks napi korupsi maju sebagai calon legislatif tidak lah tepat.

Menurut Eddy, bila hal itu tetap dilakukan maka KPU sudah seperti hakim. Sebab yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak dipilih dan memilih seseorang adalah keputusan hakim di pengadilan.

"Jangan kewenangan hakim itu dipindahkan ke KPU. Sudah biarkan di hakim saja," ujarnya di Jakarta, Senin (28/5/2018). (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Tegaskan Mantan Napi Koruptor Punya Hak jadi Caleg"

Editor: Royan Naimi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved