Opini Publik

Menyoroti Rancangan Perda RPPEG

SAAT ini DPRD Kalsel melalui Pansus yang telah dibentuk, tengah menggodok sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPPEG

Menyoroti Rancangan Perda RPPEG
Melvinas Priananda/Melvinas Priananda
ilustrasi Lahan Gambut 

Oleh: H. GUSTI NURPANSYAH
Tim Ahli Restorasi Gambut TRGD Kalsel (Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup RI Periode 2009 - 2011)

(Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut)

SAAT ini DPRD Kalsel melalui Panitia Khusus (Pansus) yang telah dibentuk, tengah menggodok sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau disingkat dengan istilah RPPEG dan rencananya Raperda tersebut ditargetkan bahwa tahun ini mesti dirampungkan. Kita patut mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh lembaga legislatif tersebut sebagai salah satu upaya dalam rangka mengatur regulasi daerah yang sangat erat kaitannya dengan salah satu aspirasi yang ada di banua kita terkait Penanganan permasalahan ekosistem Gambut.

Keberadaan Raperda yang menjadi hak Inisiatif Dewan tersebut, sangat penting dan dinantikan oleh Publik sebagai payung hukum guna memberikan kepastian hukum dan secara substansif diharapkan dapat menitikberatkan keharmonisan hubungan antara kehidupan manusia dengan alam khususnya ekosistem gambut di banua kita.

Dalam upayanya guna menyusun Raperda yang komprehensif dan mumpuni maka Pansus RPPEG DPRD Kalsel telah melakukan studi komparasi ke DPRD Sumatera Selatan yang kebetulan telah lebih dahulu memiliki PERDA serupa, juga telah melakukan Konsultasi ke Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan terakhir minggu lalu melakukan Konsultasi ke Badan Restorasi Gambut (BRG)-RI untuk mendapatkan masukan yang konstruktif terkait Raperda RPPEG tersebut didampingi Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan.

Belajar dari Provinsi Sumatera Selatan

Melalui Rapat Paripurna DPRD Sumsel bersama Gubernur Sumsel pada tanggal 9 Februari 2018 sekitar 3 bulan yang lalu disepakati persetujuan lahirnya Perda RPPEG Sumsel, maka provinsi tersebut menjadi pelopor atas keberadaan perda yang mengatur mengenai RPPEG dan pada gilirannya Pansus RPPEG DPRD kalsel dengan didampingi oleh TRGD Kalsel bersama dengan Dinas LH Kalsel dan Tim penyusun Naskah Akademis melakukan studi komparasi atas Perda tersebut.

Peraturan Daerah RPPEG Provinsi Sumatera Selatan setidaknya memuat rencana terkait ; 1) Pemanfaatan, 2).Pengendalian, dan 3).Pemulihan. sebagai contoh diatur kalau mau memanfaatkan lahan rawa yang berada di area cagar alam/budaya maka Perda tersebut mewajibkan harus ada izin rekomendasi terlebih dahulu dari Badan Arkeologi.

Point Masukan
Dalam rangka memperoleh rumusan Peraturan Daerah yang ideal maka perlu diperhatikan beberapa catatan sebagai masukan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPPEG sebagaimana diharapkan, antara lain sebagai berikut;

Perlunya Penetapan yang jelas terkait Peta Wilayah atau pemetaan sebaran Ekosistem gambut di Kalimantan Selatan; Hubungan antara RPPEG Provinsi dengan RPPEG kabupaten kota; Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi Lindung atas lahan gambut yang ada; Pemanfaatan lahan pascaizin konsesi habis nantinya; Perlunya sinkronisasi dengan Peraturan Daerah (Perda) lainnya yang sudah ada.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help