Bawaslu waspadai Parsel Lebaran Berselubung Kampanye Bakal Calon

Menjelang Idul Fitri 2018 dan dalam suasana puasa di bulan Ramadhan di 2018 ini, anggota Panwas diminta untuk mengawasi

Bawaslu waspadai Parsel Lebaran Berselubung Kampanye Bakal Calon
BANJARMASINPOST.co.id/nurholis huda
Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menjelang Idul Fitri 2018 dan dalam suasana puasa di bulan Ramadhan di 2018 ini, anggota Panwas diminta untuk mengawasi akan terjadinya kecurangan di proses pilkada 2019.

Termasuk di Banjarmasin. Sebab bisa jadi momen ini ada yang digunakan parpol dan bakal calon untuk kampanye.

Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan Menjelaskan bahwa ucapan selamat ucapan puasa Ramadhan dan Idul Fitri, parcel dan termasuk takjil serta saur bersama, bisa dijadikan alat dan momen bagi partai dan calon serta bakal calon untuk pemilu.

"Tidak ada boleh parpol dan bakal calon yang mengucapkan dengan menampilkan logo partai dan nomor urut serta ajakan memilih. Termasuk itu diucapan selamat termasuk ucapan dari partai," kata Iwan Setiawan, di sela buka puasa bersama di Aula Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Rabu (30/5/2018).

Baca: Hasil Barito Putera vs Persija Liga 1 2018 - Skor Sementara 2-0, Paulo Sitanggang Tambah Gol

Pihaknya tidak melarang untuk memberi parcel lebaran dan ucapan ramadhan ataupun idulfitri asalkan tidak mencantumkan parpol dan nomor urut.

"Yang tidak boleh itu ada indikasi kampanye untuk disuruh memilih atau pun menguntungkan salah satu pihak. Boleh mengucapkan itu, tapi jangan sampai bersifat kampaye dengan mengajak pemilih untuk memilih. Menampilkan logo partai dan nomor," kata dia.

Baca: Hasil PSM vs Madura United Liga 1 2018 - Skor Babak Pertama 0-0

Sejauh ini, kata dia, sudah ada laporan, semisal, di Banjarbaru di Tala dan Batola yang dugaannya sudah mendahului kampanye." Rata ratanya pelanggarannya, menampilkan Logo partai dan nomor urut dalam ucapan spanduk," kata dia.

Tidak berhenti disitu, menurut Iwan Setiawan, sudah ada surat edaran dari KPU Provinsi dan Bawaslu.

"Kalau ada ditemukan kita anggap pelanggaran sebab mendahului dari masa kampaye. Sebab masa kampaye, dimulai pada 23 September 2018," tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help