Bertakwa

HSU Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tetap pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

HSU Pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Humas Pemkab HSU
Bupati HSU H Abdul Wahid di acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2017 se-Kalimantan Selatan, bertempat di aula BPK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (30/5/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) tetap pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Hal itu disampaikan oleh Bupati HSU H. Abdul Wahid usai acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2017 se-Kalimantan Selatan, bertempat di aula BPK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (30/5/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Wahid menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan.

Wahid mengatakan, Kabupaten HSU sudah mendapatkan WTP untuk yang ketiga kalinya. Ia juga berusaha untuk selalu memperbaiki laporan keuangan, pendataan aset, dan semua kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

“Saya menyakini bahwa apa yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Dengan penyerahan laporan keuangan tahun anggaran 2017 tersebut, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Kalsel Didi Budi Satrio mengatakan, BPK memberikan opini WTP kepada seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalsel sesuai hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017.

Bupati HSU H Abdul Wahid di acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2017 se-Kalimantan Selatan, bertempat di aula BPK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (30/5/2018).
Bupati HSU H Abdul Wahid di acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2017 se-Kalimantan Selatan, bertempat di aula BPK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (30/5/2018). (Humas Pemkab HSU)

"Seluruh opini WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalsel sama seperti tahun lalu, karena seluruhnya juga meraih opini serupa pada tahun sebelumnya,” lanjut Didi.

Opini yang diberikan BPK merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan laporan keuangan setelah mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, sesuai dengan kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Meski mendapat opini WTP, kami masih menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, namun hal itu tidak mempengaruhi kewajaran,” imbuhnya.

Menurutnya, kelemahan yang ditemukan dari sistem pengendalian internal meliputi penatausahaan aset, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, serta penatausahaan dana BOS APBN.

Selanjutnya, pengelolaan piutang PBB P2 yang belum sepenuhnya tertib, dan klasifikasi penganggaran belanja yang belum sepenuhnya tepat, sehingga harus diperbaiki.

Bupati hsu Abdul Wahid menyampaikan bahwa untuk kabupaten HSU sudah mendapatkan WTP yang ke tiga kali. Ia juga selalu berusaha selalu untuk memperbaiki laporan keuangan, kemudiam pendaatan aset dan semua kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

Wahid juga menyakini bahwa apa yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (*/aol)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved