Bumi Sanggam

Mantap, Balangan Kembali Raih Opini WTP yang Kelima Kalinya

Bertempat di kantor BPK perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu 30 Mei 2018 dilaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan

Mantap, Balangan Kembali Raih Opini WTP yang Kelima Kalinya
istimewa/humas pemkab balangan
Bupati Ansharuddin menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 dari Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Tornanda Syarifullah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Bertempat di kantor BPK perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu 30 Mei 2018 dilaksanakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 se Kalimantan Selatan.

Hadir pada kesempatan itu seluruh Bupati Walikota se Kalimantan Selatan dan Ketua DPRD kabupaten kota se Kalimantan Selatan.

Kabupaten Balangan tetap kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, Bupati Balangan H Ansharuddin langsung menyambut dengan gembira dan tepuk tangan oleh seluruh pejabat badan keuangan daerah dan Inspektorat Kabupaten Balangan yang berhadir pada saat itu.

Bupati Balangan Ansharuddin mengaku merasa bangga sekali atas kerja keras dari staf, hingga ketingkat bawah, terutama di bagian keuangan, yang mana telah mempersiapkan dalam rangka pemeriksaan BPK.

"Alhamdulillah kita tahun kembali memperoleh Opini WTP dan ini yang kelima, tentu saja ini juga merupakan suatu perhatian yang sangat serius bagi kepala kepala SKPD untuk mempertahankan untuk selanjutnya, berbagai catatan-catatan tadi dalam waktu segera kita harus tindaklanjuti," katanya.

Oleh karenanya mulai besok semua Kepala Dinas akan dikumpulkan untuk membackup apa yang menjadi catatan-catatan yang disampaikan oleh pimpinan atau kepala BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan‬.

Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Tornanda Syarifullah dalam sambutannya mengatakan, sesuai peraturan perundang undangan paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan anaudited di sampaikan.

BPK RI harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kepada seluruh entitas yaitu Pemerintah kabupaten kota dalam hal ini di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tornando menyampaikan LHP yang disampaikan kali ini memuat tiga unsur penting, yaitu buku yang memuat laporan keuangan audited, kemudian evaluasi tentang pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Bahwa BPK RI bekerja secara profesional sehingga catatan dan rekomendasi yang disampaikan melalui laporan hasil pemeriksaan sudah melalui prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya. (*/aol)

Penulis: Elhami
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved