Berita Nasional

Pendiri Correct Kecewa Presiden Jokowi Bolehkan Eks Koruptor Ikut Pileg

"Saya kira tidak tepatlah. Kalau kemudian kali ini berkomentar dan mengambil posisi yang seperti itu"

Pendiri Correct Kecewa Presiden Jokowi Bolehkan Eks Koruptor Ikut Pileg
Istimewa
Presiden Jokowi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pendiri sekaligus penasehat Constitutional and Electoral Reform Center (Correct) Hadar Nafis Gumay menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang justru menolak larangan mantan narapidana kasus korupsi pada Pileg 2019.

"Saya kira tidak tepatlah. Kalau kemudian kali ini berkomentar dan mengambil posisi yang seperti itu, tentu sangat disayangkan," ujar Hadar di D' Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Apalagi menurut Hadar, undang-undang memberikan kewenangan bagi Komisi Pemilihan Umum ( KPU) untuk membuat aturan turunan atau teknis penyelenggaran kepemiluan.

Baca: Jadwal Imsak & Subuh Hari Ini 14 Ramadhan, Rabu 30 Mei 2018 di Jakarta, Bandung, Surabaya Lainnya

"KPU punya ruang untuk mengaturnya, punya hak untuk membuat peraturan, menurut saya baik dan atur saja," kata Hadar.

Baca: Besok 30 Mei 2018 Hari Raya Galungan, Ini 15 Contoh Ucapan Selamat Galungan Bahasa Bali & Indonesia

Baca: Jadwal & Link Live Streaming Argentina vs Haiti di Pemanasan Jelang Piala Dunia 2018


Pendiri sekaligus penasehat Constitutional and Electoral Reform Center (Correct), Hadar Nafis Gumay ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

Hadar pun mendorong KPU untuk mengabaikan berbagai penolakan terhadap pengaturan larangan mantan napi kasus korupsi ikut Pileg pada Peraturan KPU.

"Walapun SK penganggakatan anggota KPU diteken presiden, tapi itu hanya urusan administrasi, tidak harus pandangan kita sama dengan presiden," kata dia.

"KPU harus atur sendiri, punya otoritas, anggap saja sebagai masukan, KPU betul-betul harus mandiri, sesuai aturan," tegas Hadar.

Hadar juga heran dengan berbagai penolakan terhadap larangan eks koruptor ikut Pileg mendatang. Alasannya, aturan yang sama pun berlaku pada Pilpres dan Pemilihan anggota DPD.

"Kenapa di DPD KPU sudah mengatur itu, kok di DPR dan DPRD sekarang dimasalahkan. Jadi harus kita treatment sama," ujar dia.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help